DPR: Rakyat Tak Pusing Panja-Pansus, yang Penting Uang di Jiwasraya Kembali
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kembali menegaskan bahwa fokus utama yang sedang dilakukan oleh DPR yakni merespon cepat keinginan nasabah Jiwasraya agar uangnya kembali. Tidak penting apakah Pansus atau Panja yang dibentuk oleh DPR.
Terkait adanya sejumlah Fraksi yang ngotot ingin membentuk pansus Jiwasraya, dia menegaskan, upaya-upaya yang diharapkan bakal dilakukan pansus sudah dijalankan lewat panja (panitia kerja) yang dibentuk oleh komisi.
"Kalau kita membentuk Pansus itu memang katanya kewenangan lebih luas, tapi apa yang mau dicapai Pansus ini sudah mulai dikerjakan," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1).
Pembentukan panja merupakan bentuk respon cepat dari DPR demi penyelesaian kasus Jiwasraya. Sebagai upaya menanggapi kerja cepat yang juga telah dilakukan oleh pemerintah maupun penegak hukum.
"Setelah melihat paparan dari pihak Menteri Keuangan, BUMN, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian kemarin yang sudah melakukan langkah-langkah, kami berpikir bahwa langkah-langkah itu langsung direspon cepat dengan membentuk panja-panja agar bisa merespon langkah-langkah tersebut," terang dia.
Dia pun mengatakan, bahwa yang saat ini menjadi harapan nasabah yakni uang mereka cepat kembali. Harapan inilah yang mesti dijawab. Termasuk oleh DPR.
"Jadi kita harus respon dengan panja-panja yang segera dibentuk. Saya pikir masyarakat luas tidak pusing mau panja atau pansus tapi yang penting bagaimana uang mereka kembali. Bagaimana kemudian prajurit TNI Polri, bagaimana kinerja Jiwasraya dan Asabri ini membaik dan penegakan hukum berjalan itu saya pikir," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaWapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaJurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaPenyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?
Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Mendag Zulhas Soal Pernyataan Uang Bansos dari Jokowi: Yang Bilang Pribadi Siapa?
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang
Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca Selengkapnya