DPR panggil Menko Polhukam & Kapolri soal larangan Munas Golkar

Merdeka.com - Komisi III DPR bakal melayangkan surat panggilan terhadap Menko Polhukam Tedjo Edhy Pudjianto terkait intervensi larangan Munas Golkar digelar di Bali pada akhir bulan November ini. Komisi III juga bakal surati Kapolri Jenderal Sutarman karena diminta Menko Polhukam untuk tidak memberikan izin Munas di Bali.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, tidak sepatutnya Menko Polhukam dan Polri melarang-larang acara partai. Termasuk Partai Golkar yang akan menggelar Munas di Bali.

"Nanti kita panggil," kata Benny kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Menurut Benny, pihaknya belum berpikir jauh untuk melakukan pemanggilan paksa. Sebab, pemanggilan paksa ada tahap-tahap dan proses yang lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno meminta pimpinan Partai Golkar untuk tidak memaksakan diri menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. Dia meyakini, jika tetap dipaksakan maka akan mengancam industri pariwisata di Bali.

"Nama kita buruk itu meng-upgrade lagi namanya itu sulit, dianggap Indonesia tidak aman. Apalagi di bali, tempat wisatawan," ujar Tedjo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11).

Atas alasan tersebut, dia berharap agar Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie legowo dan menunda pelaksanaan Munas. Tedjo meminta agar Munas tetap digelar pertengahan Januari di Jakarta. Tedjo juga meminta Kapolri tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas.