Merdeka.com - Pimpinan DPR bersama Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengundang Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Hakim MK Patrialis Akbar ke gedung DPR untuk melakukan rapat konsultasi soal pernyataan yang menyebut bahwa Pilkada bukanlah rezim dari pemilu. Terlebih, Perppu Pilkada baru saja disahkan sebagai Undang-Undang (UU) beberapa waktu lalu.

"Ada beberapa hal yang dipertanyakan terkait sengketa pemilu dan penyelenggaraan pemilu karena MK menyatakan Pilkada bukan dari rezim pemilu. Untuk itu minta masukan dari MK," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1).

Di kesempatan yang sama, Hakim MK Patrialis Akbar menegaskan, bahwa yang mereka sampaikan ke DPR bukanlah sebuah opini, melainkan sikap yang diambil MK sesuai dengan UU yang ada.

"MK telah memutuskan bahwa Pilkada bukan rezim pemilu berdasarkan Pasal 22e UUD 1945. Sedangkan Pilkada itu diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Sehingga, terserah mau bentuk UU mau gimana, itu di luar kompetensi di MK, kami tidak mau ikut campur," jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaralzuman menuturkan, pernyataan itu menjadi membingungkan dirinya saat membahas Perppu Pilkada. Jika bukan rezim pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa melaksanakan Pilkada.

Hal lainnya, sengketa pilkada juga nantinya tidak bisa dilakukan di MK, tapi di Mahkamah Agung (MA). Alasannya, MK hanya memproses sengketa yang masuk dalam rezim pemilu.

"Ini debatable, apakah KPU menyelenggarakan Pilkada? Kalau KPU dia rezim pemilu, itu yang perlu didudukkan dari Perppu yang sudah jadi UU. Kalau debatable bagaimana lakukan Pilkada? Kedua, sengketanya kalau bukan rezim pemilu maka itu bukan tugas MK," jelasnya.

Fadli kemudian menyimpulkan bahwa sangat mungkin dilakukan judicial review tentang UU tersebut, "Sangat dimungkinkan terjadi usaha judicial review, jadi tidak membicarakan satu perkara, itu masih debatable. Siapa sesungguhnya penyelenggara, KPU, Pemda atau yang lain," pungkasnya.