DPR Minta Model Baru Pengganti UN Harus Buat Siswa Siap Masuk Dunia Kerja

Merdeka.com - Anggota Komisi X Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira berharap model baru pengganti ujian nasional (UN) harus memperhatikan hubungan dunia pendidikan dan dunia kerja. Menurutnya, hal ini untuk mempersiapkan generasi muda yang siap kerja.

Kemendikbud memutuskan menghapus UN dan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kebijakan ini mulai diterapkan pada 2021 mendatang.

"Metode evaluasi dengan asesmen kompetensi minimum ini harus memperhatikan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja untuk melahirkan generasi muda Indonesia yang siap masuk dunia kerja yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari lembaga pendidikan dan bidang kerja yang dibutuhkan untuk melahirkan tenaga-tenaga kerja profesional," ujar Andreas kepada merdeka.com, Kamis (12/12).

Andreas meminta Kemendikbud untuk menjelaskan metode asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Terutama menyangkut proses dan implementasinya.

"Sehingga tetap ada pola dan standardisasi yang menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dan para guru yang menjadi ujung tombak proses pendidikan Indonesia," kata dia.

Politikus PDIP ini juga mengingatkan, Kemendikbud harus mempersiapkan para tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan. "Seperti sekolah dan komponen peralatan pendidikan yang sesuai bidang studi para peserta didik," ujarnya.

Dia berujar, Kemendikbud harus memberikan perhatian terhadap jaminan kesejahteraan guru dan beban guru. Karena banyak keluhan oleh guru tentang syarat administratif. Sehingga membuat guru tidak fokus mengajar.

"Oleh karena itu momentum penggantian metode evaluasi proses belajar bagi peserta didik ini harus diikuti dengan penyesuaian dan peningkatan kompetensi guru, peningkatan kesejahteraan guru sesuai beban kerja dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang mendukung kompetensi pendidikan," kata Andreas.

UN Dihapus

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa Ujian Nasional atau UN 2020 merupakan UN yang terakhir. Pada 2021, UN akan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," jelas Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurut Mendikbud, UN dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Materi UN juga terlalu padat sehingga cenderung berfokus pada hafalan materi bukan kompetensi.

"Kedua (alasannya) ini sudah menjadi beban stres antara guru dan orang tua. Karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu," ucap dia.