DPR Minta Kemensos-Pemda Koordinasikan Data Penerima Bansos dengan Ringkas
Merdeka.com - Data penerima bantuan sosial (Bansos) harus dikoordinasikan secara ringkas antara pemerintah pusat, terutama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang meminta polemik data bansos tidak malah dibahas melalui media.
Menurut dia, polemik data penerima bansos antara Kemensos dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera diselesaikan dengan langkah koordinasi kedua pihak.
"Mungkin Pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data, tetapi kalau ada, ya koordinasikan secepatnya, jangan sindir menyindir di media," kata Sahroni, seperti dikutip Antara, Rabu (4/8).
Dia menilai dalam kondisi pandemi Covid-19 yang menyulitkan, tidak perlu ditambahi drama-drama seperti itu apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain.
Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif terkait suatu persoalan, maka sebaiknya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik sehingga rakyat tidak bingung.
"Posisi mereka sama-sama eksekutif, jadi kurang tepat apabila berbicara atau menanggapi surat melalui media," ujarnya.
Menurut dia, wajar apabila legislatif mengkritik kinerja eksekutif namun tidak tepat ketika sesama eksekutif saling 'serang' sehingga dikhawatirkan masyarakat menjadi bingung.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaMenko PMK menjelaskan, semua data dan anggaran bansos ada di bawah Kemensos.
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaPPP tidak lolos ke DPR membuktikan adanya operasi untuk menciutkan suara.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya