Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan menyatakan, pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) harus memuat berbagai aspek. Salah satunya adalah masukan masyarakat mengenai transparansi pemilihan.

"Tentunya dari berbagai macam masukan dan informasi masyarakat ataupun publik, ini aspek pemilihan ketua MK harus memenuhi asas akuntabilitas publik dan transparansi publik juga," ujar Taufik kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/10).

Lebih lanjut, Politisi PAN itu menegaskan, lebih penting lagi yang menjadi Ketua MK mendatang haruslah memiliki rekam jejak yang bagus dan integritas yang tak diragukan. Jika diperlukan, kata Taufik, dilakukan tes kesehatan yang dapat dijadikan barometer keabsahannya.

"Sehingga membuat pemilihan ketua MK ini tidak seperti jarum jam yang kembali. Jangan sampai ada masalah yang tidak kita harapkan terjadi. Tentunya kita belajar dari pengalaman maupun kondisi," jelas Taufik.

Selain memperketat sistem pemilihan ketua MK, Taufik menyarankan agar MK melakukan reformasi birokrasi. "Tidak hanya dibutuhkan reformasi birokrasi, tapi juga reformasi mentalitas dan moralitas calon pemimpin maupun lembaga tinggi negara. Yang ini menjadi hal penting bagi kita ke depan," tandasnya.

Seperti diketahui, pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bakal dilaksanakan Jumat(1/11) besok. Awalnya, seperti disampaikan Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva, pemilihan ketua MK digelar Kamis (31/10).

"Pemilihan ketua MK kita rencanakan besok Kamis. Akan tetapi diundur pada hari Jumat, karena kami harus menyelesaikan sidang sengketa pilkada yang masih padat," kata Hamdan dalam jumpa pers, di Gedung MK, Rabu (30/10).

Selain menggelar pemilihan, Jumat nanti MK juga bakal membacakan putusan Majelis Kehormatan Konstitusi (MKK) yang selama ini telah bekerja dalam mengadili dan mencari tahu pelanggaran etik yang telah dilakukan Akil Mochtar.