Merdeka.com - Akhirnya partai politik (parpol) angkat bicara soal kritikannya, terhadap program kartu Prakerja ala Pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Sebagai bantuan masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan gelontoran anggaran Rp 5,6 triliun.

Kritikan dilayangkan dari PDIP. Anggota DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan meminta KPK ikut terlibat mengawasi tender 8 start up menjadi salah satu kecurigaan ada kongkalingkong dalam program tersebut.

Senada dengan PDIP, parpol di barisan pemerintah NasDem dan Gerindra juga turut ikut mengkritik. Sedangkan Golkar menepis bahwa program kartu Prakerja sudah tidak ada celah untuk korupsi.

Melihat kondisi tersebut, Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola menganggap, parpol yang saat ini memertanyakan program kartu Prakerja disebutnya terlambat.

"Kami juga menganggap walaupun banyak parpol mulai ikut mempertanyakan program ini. Ya, itu seharusnya dilakukan sejak awal penanganan. Kami mengapresiasi, tapi terlambat," katanya saat diwawancara merdeka.com, Sabtu (2/5).

Alvin menilai, DPR sudah seharusnya melakukan pengawasan sejak proses penanganan pandemi ini dimulai bukan ketika sudah jalan.

"Publik berharap proses evaluasi dapat berjalan cepat dan transparan. Terlebih, Bagi kami langkah Pemerintah yang memasukkan program kartu Prakerja ke dalam program penanganan dampak Covid-19 tidak relevan sejak awal," ungkapnya.

Program yang merangkul delapan platform digital yang terlibat, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.

Alvin menduga, kedelapan platform digital terpilih merupakan hasil dari proses persaingan usaha yang tidak sehat dan sesuai. Dia mendorong supaya program kartu Prakerja dievaluasi dan dihentikan.

"Konkretnya, batalkan wacana penambahan anggaran program kartu Prakerja untuk penanganan Covid-19 lainnya dan merealokasikan anggaran seluruhnya untuk memberikan bantuan ke warga rentan miskin dan, atau pemenuhan alat kesehatan," tutupnya.