DPR Belum Terima Surpres RUU Cipta Lapangan Kerja
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait rancangan undang-undang cipta lapangan kerja.
"Belum. Belum masuk suratnya secara resmi ke DPR belum masuk berkenaan dengan Omnibus Law," kata dia, saat ditemui, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (3/2).
Sebelumnya, memang ada kabar beredar bahwa Surpres RUU Cipta Lapangan Kerja akan masuk DPR pada hari ini. Terkait hal tersebut, Aziz kembali menegaskan, pihaknya belum menerima.
"Ya tadi sampai hari ini belum ada, secara resmi belum ada. Ya sampai hari ini kita belum terima Omnibus Law itu," tegas dia.
Dia menegaskan DPR tidak berpatok pada kabar-kabar yang beredar. Melainkan bukti fisik berupa Surpres dikirim ke DPR.
"Kalau DPR kan harus tertulis lah. Tidak bisa kabar atau katanya kan. Karena kalau ada tertulis kita bawa ke Bamus. Dari bamus baru masuk ke paripurna. Mekanismenya kan di situ kalau kita. Masa saya bawa ke Bamus 'katanya masuk'. Tidak bisa saya kan," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaSuara PSI Melonjak, KPU Minta Semua Pihak Bersabar Tunggu Hasil Resmi Rekapitulasi
DPR sebelumnya mengimbau kepada KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca Selengkapnya