DPR: Banyak PR Besar di Depan Mata, Menkominfo Harus dari Profesional
Merdeka.com - Komisi I DPR mencatat sejumlah pekerjaan rumah bagi Kementerian Komunikasi dan Informasi periode 2019-2024. Sehingga, dibutuhkan sosok Menkominfo dari kalangan profesional yang mampu menjawab tantangan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, Menkominfo besok perlu untuk meneruskan program-program sektor Kominfo dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara dan kemandirian nasional.
"Dalam hal kedaulatan negara, dengan membangun infrastruktur seperti merdeka sinyal dan konenktivitas nasional yang dicanangkan pemerintah sebelumnya selesai di tahun 2020 termasuk penyelesaian proyek palapa ring, satelit, termasuk menyelesaikan perubahan UU penyiaran dan Perlindungan Data Pribadi," kata Bobby kepada wartawan, Senin (19/8).
Dalam hal kemandirian nasional, lanjut Bobby, Kominfo harus mampu merespon dinamika global dan bisa memastikan kemampuan anak negeri dalam sektor e-commerce, literasi TIK dan kewajiban TKDN.
Menteri saat ini, Rudiantara, tambah dia, juga mampu menjawab tantangan-tantangan kominfo ke depan. Tapi, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi apabila memang hendak diganti. Namun dia menggarisbawahi, Menkominfo jangan dari kalangan partai politik.
"Sebaiknya bila pun Presiden Jokowi akan mengganti beliau, hendaknya dari kalangan profesional, yang tidak berpotensi memiliki conflict of interest, seperti bisnis atau usaha di bidang telekomunikasi dan penyiaran misalnya," terang Bobby.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaDi media sosial, muncul lelucon satir dengan narasi menjadi anggota KPPS setara dengan anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaRakor Kominfotik se-NTB itu, diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan kesepakatan bersama.
Baca SelengkapnyaHal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca Selengkapnya