DPR baiknya selesaikan revisi UU MD3 daripada interpelasi Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate berpendapat, digulirkannya interpelasi terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo adalah hal yang lumrah. Namun, pengajuan hak interpelasi dari DPR itu masih prematur dan tidak tepat waktunya.
"Interpelasi itu masuk akal, karena belum memahaminya. Penjelasan pemerintah dan badan terkait belum melakukannya. Pengusulan interpelasi itu masih prematur," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).
Menurut Johnny, pengusulan interpelasi terhadap Presiden Jokowi terlalu terburu-buru. Pasalnya, ada beberapa sebab dan alasan akan hal tersebut.
Pertama, kata dia, saat ini kondisi politik di parlemen belum kondusif sepenuhnya. Semua fraksi belum secara lengkap mengirimkan nama untuk duduk di komisi dan alat kelengkapan dewan.
Selanjutnya, kata dia, saat ini DPR sedang membahas revisi undang-undang MD3 yang merupakan kesepakatan antara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Sehingga, pengusulan interpelasi terhadap Presiden Jokowi dirasa terlalu dini.
"Agak kecepatan sedikit, sebaiknya diurungkan. Sampai pemerintah menjelaskan pada rapat dan DPR menyelesaikan revisi UU MD3 dan melengkapi komisi dan alat kelengkapan dewan. Setelah itu, silakan mengundang presiden, menteri-menterinya," jelasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi Usulkan Format Debat Pilpres Diubah, Ini Respons Mahfud
Presiden Jokowi meminta agar format debat yang dibuat KPU ini diubah karena dinilai menjadi ajang saling menyerang personal.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud Minta RUU DJK Dikawal Cegah Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Akal-akan Baru untuk Ikut Cawe-Cawe
Dia meminta agar masyarakat mengawal pembahasan RUU DKJ
Baca SelengkapnyaJokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya