Merdeka.com - DPD RI menggelar paripurna istimewa memperingati Hari Kesaktian Pancasila sekaligus peringatan sewindu lahirnya lembaga itu yang jatuh pada 1 Oktober. Dalam pidatonya, Ketua DPD Irman Gusman mengkritisi kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini.

Irman menegaskan, pangkal ketidakadilan bermula dari ketidakselarasan antara watak negara dengan watak bangsa. Eksistensi kebangsaan Indonesia yang ditandai oleh keragaman sosiologis, demografis, dan kultural cenderung dinafikan dan dilemahkan oleh watak penyelenggara negara yang sentralistik.

"Dampak buruk dari model penyelenggaraan negara seperti ini adalah sistem representasi politik yang elitis, oligarkis dan top-down, yang melemahkan potensi dan artikulasi politik rakyat di tingkat akar rumput serta menimbulkan ketimpangan dalam pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah," kata Irman di Gedung DPD, Jakarta, Senin (1/10).

Dia menilai, saat ini parpol makin dipandang sebelah mata oleh rakyat. Sebab, parpol tak lagi mewakili suara rakyat tapi hanya untuk segelintir elit politik.

"Partai politik sebagai saluran demokrasi tak pelak mengalami krisis kewibawaan. Padahal sebenarnya, kita berharap partai politik dapat memperkuat sistem demokrasi, keadilan sosial, hukum, ekonomi yang sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945," lanjutnya.

Selain mengkritisi bidang politik, Irman juga menyoroti bidang ekonomi, budaya, hukum dan lainnya. Dia meminta masyarakat Indonesia termasuk para pemangku jabatan untuk membangun sistem demokrasi, sistem ekonomi, dan hukum yang berkeadilan bagi rakyat dan seluruh daerah yang juga berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.