Merdeka.com - Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengatakan, kawasan ASEAN termasuk Indonesia akan menjadi pasar dan produksi tunggal dan wilayah dengan tingkat kompetitif yang tinggi serta bebas tenaga kerja terampil saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan di seluruh negara anggota ASEAN.

Salah satu bidang yang diyakini akan menggeliat dan kompetitif adalah ekonomi kreatif. Untuk itu, agar pekerja kreatif Indonesia bisa bersaing dan mampu menguasai ASEAN, Komite III DPD RI mengusulkan RUU ekonomi kreatif ke DPR untuk dijadikan prioritas yang harus dilakukan di tahun 2015.

"Walaupun alan dibentuk Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana yang dijanjikan Presiden, namun perlu sebuah undang-undang. Tidak hanya untuk melindungi para pekerja kreatif, tetapi juga agar ada keberpihakan yang konkret dari pemerintah untuk kemajuan ekonomi kreatif dari sisi infrastruktur maupun pendanaan," kata Fahira melalui siaran pers yang diterima merdeka.com di Jakarta, Senin (22/12).

Menurut Fahira, kontribusi ekonomi kreatif sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2013 saja ekonomi kreatif menyumbang 7,05 persen PDB Indonesia atau sekitar Rp 641.815.4 miliar dari total PDB yang mencapai Rp 9.109.129,4 miliar.

Belum lagi sumbangannya untuk penyerapan tenaga kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 11.872.428 orang atau 10,72 persen dari total penyerapan tenaga kerja sebesar 110.801.648 orang.

Tambah Fahira, pondasi utama dari pengembangan ekonomi kreatif adalah orang-orang kreatif yang ada di Indonesia. "Yang mereka butuhkan sumber daya, industri, pembiayaan, pemasaran dan teknologi," katanya.

Senator asal DKI Jakarta itu juga menyebut, Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya insani kreatif, kekayaan warisan budaya dan lingkungan alam yang kaya, Indonesia harus menjadi leader di ASEAN dalam bidang ekonomi kreatif.

"Jangan sampai negara yang besar ini hanya jadi penonton saja. Saya akan mendesak DPR dan pemerintah untuk memprioritaskan RUU ekonomi kreatif untuk di bahas pada masa persidangan 2015 sehingga di tahun yang sama bisa disahkan menjadi undang-undang. Harusnya ini tugas parlemen periode lalu, jadi saat MEA diterapkan kita sudah ada UU yang melindungi pekerja kreatif kita," pungkasnya.