Merdeka.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam putusannya memberikan sanksi terhadap sejumlah anggota penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dan empat anggota DKPP lainnya memutus memberhentikan sembilan orang anggota KPU dan Bawaslu/Panwaslu dan memberikan sanksi teguran terhadap sekitar 30 anggota lainnya.

Sembilan orang yang diberhentikan tersebut terdiri dari 7 anggota Komisioner KPU Daerah dan 2 anggota Panwaslu. Dari komisioner KPU terdapat 5 orang anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Papua; 2 orang anggota KPU Serang, Banten; dan 2 orang anggota KPU Banyuwangi, Jawa Timur.

Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad termasuk dalam sekitar 30 penyelenggara pemilu yang diberi peringatan oleh DKPP. Dalam beberapa aduan, keduanya dianggap terbukti melanggar kode etik dalam kadar yang ringan.

"Catatan sudah diberikan oleh DKPP, dan yang paling penting bahwa catatan itu merupakan satu bentuk edukasi yang diberikan oleh DKPP, itu kita terima saja," kata Husni di Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (21/8).

Selain pihak-pihak tersebut, DKPP memutuskan 20 orang tidak terbukti melanggar. Untuk mereka, Jimly memutuskan adanya rehabilitasi.      

DKPP juga memberi apresiasi terhadap Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dan anggota Panwaslu Sukoharjo Subakti lantaran tidak terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, keduanya dipuji karena menunjukkan integritas dalam menjalankan tugasnya.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan rasa sukurnya. "Alhamdulillah. Kami terima putusan ini dengan baik dan kami hormati keputusan DKPP," tutup Hadar.