Merdeka.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melanjutkan sidang dugaan pelanggaran kode etik Teradu KPU. Sidang dimulai pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Agenda sidang melanjutkan pemeriksaan perkara yang diajukan fungsionaris sejumlah parpol.

Sidang dipimpin Ketua DKPP, bertindak sebagai Ketua Majelis Jimly Asshiddiqie didampingi Nur Hidayat Sardini, Saut Sirait, Valina Singka Subekti, dan Abdul Bari Azed. Sementara dua anggota lain, yakni Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak, dalam perkara ini selaku teradu dan pengadu, dibebaskan dari penanganan perkara ini.

Sebelumnya, sejumlah fungsionaris parpol yakni Ketua Umum dan Sekjen Partai Republik Marwah Daud Ibrahim dan Heru Bahtiar Arifin, Ketua Umum dan Sekjen PPRN Rouchin dan Joller Sitorus, Ketua Umum Partai Buruh Sonny Pudjisasono, Bakhtiar selaku kuasa Ketua Umum Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) Daniel Hutapea, Eliza Nurhilma selaku kuasa Ketua Umum Partai Kedaulatan Denny M Ciah, dan Partai Marhaenisme mengadukan ketua dan anggota KPU. Sementara dua partai lain PPRN Amelia Yani dan Hanura Sumbar dinyatakan dismissal, yang dibacakan pada Kamis (4/4) lalu.

Para pengadu menyangka, Ketua dan anggota KPU melanggar kode etik penyelenggara Pemilu terkait: (1) Menghilangkan hak politik dan konstitusional warga negara dalam Parpol; (2) Bertindak tidak profesional, transparan, dan akuntabel; (3) menggunakan kewenangan tidak berdasar hukum; dan (4) tidak melaksanakan administrasi Pemilu akurat.

"Kepada Ketua dan anggota KPU di 31 daerah, mereka menyangka adanya pengabaian pelaksanaan verifikasi partai politik. Namun setelah diverifikasi formil terhadap berkas/bukti yang disodorkannya, yang memenuhi syarat formil hanya 15 daerah, dalam sidang yang digelar di Semarang, Yogyakarta, dan Padang pekan lalu," kata Juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Selasa (9/4).