Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ditunggu sampai tutup, PKB dan PBB tak lapor dana kampanye

Ditunggu sampai tutup, PKB dan PBB tak lapor dana kampanye penyerahan laporan dana kampanye. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Hingga batas waktu yang ditentukan, Kamis (24/4), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB) Solo, tak menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LSDK).

Sementara itu, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menjadi yang terakhir memasukkan seluruh dokumen LSDK, Kamis pukul 17.45 WIB. Sedangkan Parpol yang pertama menyerahkan LSDK adalah PAN, pada 17 April lalu.

"KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Surakarta memberi waktu hingga hari ini (kemarin) pukul 18.00 WIB. Namun, hingga ditutup waktu penyerahan PKB dan PBB tidak memberikan laporan tersebut," ujar Komisioner KPU Divisi Hukum, Pencalonan, Pengawasan dan Kampanye Nurul Sutarti, Kamis (24/4).

Menurut Nurul, kedua Parpol tersebut tidak mendapat satu kursi pun di DPRD Kota Solo. Kemungkinan hal tersebut menjadi salah satu alasan mereka tidak melaporkan LSDK tahap akhir.

"Sebenarnya PBB hari ini tadi sempat konsultasi via telepon terkait penyusunan LSDK itu. Namun, sampai penutupan ternyata tidak ada laporan. Sementara PKB memang sama sekali tidak memanfaatkan help desk maupun kontak dengan kami," katanya.

Sementara itu dua partai lainnya yang juga tak mendapat kursi tetap menyerahkan LSDK sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 8/ 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua partai tersebut adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Selain menyediakan help desk, lanjut Nurul, KPU juga sudah mengupayakan dua kali rapat koordinasi dengan 12 parpol untuk memberi pemahaman soal penyusunannya.

Ketua KPU Solo Agus Sulistyo menambahkan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Parpol untuk mengingatkan kewajiban pembuatan LSDK tersebut.

"Kami sudah tiga kali mengirimkan surat ke seluruh parpol. Kami hanya mengingatkan soal ketentuan UU 8/ 2012 itu dan batas waktu penyerahan laporan," pungkasnya.

(mdk/tyo)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Lapor Dana Kampanye, Bawaslu Diskualifikasi 5 Parpol

Tak Lapor Dana Kampanye, Bawaslu Diskualifikasi 5 Parpol

Bawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya
5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Baca Selengkapnya