Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dituduh komunis, kader PDIP protes TvOne

Dituduh komunis, kader PDIP protes TvOne Kantor TvOne di Jogja disegel PDIP. ©2014 merdeka.com/kresna

Merdeka.com - Geger tayangan tvOne yang menyebut PDIP memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis China (PKC) merembet ke aksi penyegelan Kantor Biro tvOne Yogyakarta. Puluhan massa dari PDIP mendatangi dan mencorat-coret Kantor Biro tvOne Jogja, Rabu malam 2 Juli 2014 pukul 22.00 WIB. Di Jakarta, Rabu tengah malam kemarin puluhan aktivis Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) juga mendemo kantor pusat tvOne di kawasan Pulogadung. Mereka tak terima dengan pemberitaan tvOne yang menyebutkan PDIP memiliki hubungan erat dengan partai komunis.

Dalam berita yang ditayangkan di tvOne , presenter membaca naskah yang isinya seperti ini "Bahaya laten PKI, ternyata PDIP membina hubungan erat dengan PKC atau The Communist Party of China, CPC). Selain menerima kunjungan, PDIP juga mengirimkan sejumlah kadernya untuk mengenyam ilmu di partai komunis itu.

Kunjungan partai komunis itu dilakukan pada akhir 2012 lalu. Pertemuan dihadiri oleh delegasi PKC dan petinggi PDIP di antaranya Wasekjen Hasto Kristiyanto dan Rohmin Dahuri. Kunjungan ini disebut-sebut sebagai kunjungan pentingan untuk pembelajaran dan memperkuat kader PDIP di akar rumput. Tak hanya itu PDIP juga mengirimkan 15 kadernya ke Tiongkok untuk memenuhi undangan PKC, pengiriman kader ini untuk studi banding berbagai masalah pembangunan. Sejumlah nama petinggi PDIP seperti Eva Kusuma Sundari, Vanda Sarundayang juga mengenyam ilmu politik dari partai komunis tersebut".

TvOne menayangkan berita tersebut dengan hanya mengutip berita dari situs merdeka.com dan antaranews.com. Yang menggelitik, berita dari kedua situs itu bukanlah berita baru tapi berita 2012 dan 2013. Berita merdeka.com yang diambil telah tayang pada Selasa, 11 September 2012 . Sementara satu lagi berita dari antaranews.com telah terbit pada 14 Oktober 2013.

Tayangan tvOne yang bersifat framming itu disesalkan oleh anggota Tim Pemenangan Nasional Jokowi - JK , Andi Widjajanto. Andi menilai upaya menyerang Jokowi sudah dilakukan dengan berbagai cara termasuk fitnah yang menghalalkan cara.

Setelah kesemuanya itu tidak berhasil dalam upayanya menahan elektabilitas Jokowi - JK , kini yang digunakan adalah tudingan bahwa PDI Perjuangan dan Jokowi mengusung ideologi komunisme. Namun tanpa disadari, tuduhan itu selain fitnah dan tanpa dasar juga sekaligus juga melecehkan kinerja intelijen dan TNI, khususnya TNI AD.

"Tuduhan tanpa dasar bahwa PDI Perjuangan dan Joko Widodo mengusung ideologi komunisme dan merupakan bagian dari organisasi PKI pada dasarnya merupakan pelecehan terhadap kinerja komunitas intelijen nasional yang ditopang oleh struktur teritorial TNI AD dalam menghilangkan ideologi komunisme dan organisasi PKI dari bumi Indonesia," kata Andi, di Jakarta, Kamis 3 Juli 2014 seperti dikutip tribunnews.com.

Terkait dengan itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu merupakan fitnah dan mencederai harga diri partai. Tjahjo menyatakan pihaknya memprotes keras salah satu program TV One tersebut.

"Kita warning dulu. Kita harus taat aturan. Semoga niat baik ini tak disusupi pihak ketiga," kata Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2014.

Tjahjo menegaskan bahwa pihaknya akan mengadukan footage resmi tvOne itu ke Dewan pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). "Karena ini mengadu domba PDI-P dengan TNI AD," tegas Tjahjo.

Sementara, calon presiden Joko Widodo ( Jokowi ) angkat bicara mengenai massa Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang mendatangi kantor stasiun televisi TV One di Pulogadung, Jakarta, terkait pemberitaan PDI Perjuangan yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Jokowi mengaku tak bisa meredam amarah para relawan tersebut.

"Tiap hari beritanya gitu, gimana relawan enggak panas. Salahnya yang  manas-manasin. Jangan salahkan relawan. Salahin yang membuat isu, yang membuat fitnah, yang bikin panas," kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Kamis 3 Juli 2014 seperti dikutip kompas.com.

Jokowi mengaku selama ini sudah sangat sabar menghadapi kampanye hitam, di antaranya kampanye hitam bernuansa SARA yang dituduhkan kepadanya. Ia mengaku selalu meminta para relawan juga sabar dan membalas fitnah tersebut dengan kebaikan.

Menurut Jokowi , isu PKI yang dikaitkan dengan PDI Perjuangan juga merupakan penghinaan bagi dirinya. "Soal PKI, itu penghinaan besar buat saya pribadi. Masuk juga ke orang tua," kata dia.

Padahal, soal kunjungan PKC dengan partai di Indonesia juga dilakukan oleh Partai Golkar. Partai pimpinan Aburizal Bakrie --yang juga merupakan pemilik TvOne-- malah sudah menerima kunjungan PKC pada tahun 2011. Lihat di sini

Merdeka.com, Kamis, 3 Juli 2014 menulis, pada April 201, Ical, sapaan Aburizal, bersama rombongan petinggi Partai Beringin itu bahkan pernah melakukan rangkaian pertemuan dengan sejumlah petinggi PKC. "Selain memenuhi undangan, kami akan detilkan peluang kerjasama antara dua partai ke depan," kata Ical saat kunjungan ke Beijing kala itu.

Bahkan saat itu, Ical mengungkapkan pada 2008 Golkar dan PKC sebenarnya telah membangun sebuah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU). "Sekarang tinggal mem-followup-i saja, misalnya terkait kaderisasi dan pengorganisasian partai," imbuh Ical .

Kerjasama Golkar dan PKC itu diketahui berlanjut. Sejumlah pengurus Partai Beringin di daerah juga kedatangan perwakilan PKC. Misalnya, DPD I Golkar Bali yang menerima Sekjen PKC Provinsi Gansu, Lu Hao, sdi Kantor DPD Golkar Bali Denpasar pada Oktober 2011 silam.

"Berkat kegigihan Partai Komunis China kini negara itu menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kami termotivasi untuk bisa mendapatkan strategi dalam mengelola partai dengan bagus," kata Sudikerta saat itu.

Tidak hanya Golkar, Partai Demokrat pun pernah menerima PKC pada Desember 2009. Bahkan, mereka diterima langsung oleh Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) di Istana Kepresidenan.

Saat itu, Liu Qi yang juga Sekretaris Komite Partai Kota Beijing memimpin delegasi ini, didampingi Duta Besar China untuk Indonesia Zhang Qiyue dan Wakil Menteri Departemen Internasional PKC Li Jinjun.

Perwakilan Partai Demokrat ikut serta mendampingi SBY saat itu yakni Ketua Hubungan Luar Negeri DPP Partai Demokrat Sumantoro Rajiman, Sekretaris Departemen Luar Negeri Hutomo Agus Subekti, dan Ketua Departemen Politik Luar Negeri M Sohirin.

Juru Bicara Kepresidenan (saat itu) Dino Patti Djalal mengatakan, kedatangan Liu dan rombongan ke Indonesia sebenarnya atas undangan Partai Demokrat yang didirikan SBY .

"Kebetulan Partai Komunis China telah bertemu Partai Demokrat sebelumnya, ditekankan Liu Partai Demokrat dan Partai Komunis China adalah sama-sama partai besar di negara masing-masing," kata Dino.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga akrab dengan PKC. Seperti dilaporkan Kompas.com , pada 22 April 2013, mengakui berhubungan baik dengan Partai Komunis China (PKC). Kedua partai saling mendukung program masing-masing.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PKS Taufik Ramlan menuturkan, PKS dan PKC beberapa kali saling menghadiri agenda masing-masing. Dalam waktu dekat, PKS akan mengirim delegasi pada konferensi iklim yang dihelat PKC. "Kedutaan Besar China sudah mengontak kami," ujarnya, Senin 22 April 2013, di Jakarta.

PKS juga pernah mengikuti agenda lain PKC di China. Demikian pula sebaliknya, PKC juga mengirim delegasi dalam kegiatan yang dihelat PKS.

Taufik mengatakan, kerja sama dengan partai luar negeri tidak hanya dengan PKC. PKS juga berhubungan baik, antara lain, dengan Partai Buruh Australia dan Inggris serta AK Party di Turki.

PKS bersama partai-partai lain di Asia membentuk Konferensi Internasional Partai Politik Asia (ICAPP). Anggota ICAPP, antara lain, bertemu di Baku, Azerbaijan, pada akhir tahun lalu. (skj)

(mdk/cza)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU

5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU

5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Diprotes, KPU Masih Diskusikan MNC Sebagai TV Penyelenggara Debat Ketiga Pilpres 2024

Diprotes, KPU Masih Diskusikan MNC Sebagai TV Penyelenggara Debat Ketiga Pilpres 2024

Komisioner KPU August Mellaz menegaskan sejauh ini KPU masih berpatok pasa surat keputusan (SK) KPU yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya