Ditanggung APBD, Sewa Rumah Dinas Sekda Banten Capai Rp290 Juta
Merdeka.com - Pemerintahan Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sewa rumah dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten sebesar Rp290.000.000 per tahun. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Banten tahun anggaran 2019, dan biaya tersebut di luar biaya perawatan halaman rumah dinas.
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP), Beni Ismali membenarkan hal tersebut. "Itu di luar meubleur. Kami tidak menganggarkan untuk itu. Kami hanya sewa rumah dinas itu seadanya," kata Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP) Provinsi Banten Beni Ismail, Jumat (30/8).
Di dalam rumah Dinas tersebut, menurut Beni, sudah terdapat meubleur dan perabot rumah tangga. Untuk pemeliharaan dan penataan ruang rapat Sekda Banten sebesar Rp70.000.000 per tahun dan biaya kebersihan gedung dan halaman rumah dinas sebesar Rp61.200.000 per tahun.
"Itu (biaya) sudah diperiksa oleh Inspektorat dan mendapat rekomendasi dari Inspektorat," kata Beni.
Beni mengakui bahwa biaya sewa rumah dinas cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2015 misalnya sewa rumah dinas Sekda senilai Rp250 juta per tahun.
"Saya lupa nilainya tapi memang cenderung mengalami kenaikan meski nilainya tidak besar," ujar Beni.
Salah satu aktivis mahasiswa di Banten Muhit menilai, uang sewa tersebut jauh dari mencerminkan efisiensi anggaran publik. "Jumlah tersebut nggak masuk akal. Apalagi itu juga di luar (biaya) perawatan. Biaya perawatannya tentu nggak kecil. Kalau bicara efisiensi tentu nggak efisien dan cenderung menghambur-hamburkan anggaran," kata dia.
Di tengah angka pengangguran di Banten yang masih tinggi, ia menambahkan, biaya sewa rumah dinas melukai perasaan masyarakat. "Tidak elok lah. Pemerintah harusnya mencontohkan hidup dan sikap hemat serta mandiri,"ujarnya.
Untuk diketahui, rumah dinas Gubernur Banten yang dibangun dengan harga yang sangat fantastis yakni Rp16 M menggunakan APBD tahun 2010, hingga kini terbengkalai dan tidak digunakan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek tersebut berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gempa bumi tersebut merusak rumah maupun gedung fasilitas publik.
Baca SelengkapnyaSebagai pejabat negara, tentu AHY akan mendapatkan sejumlah fasilitas dan tunjangan dari negara dari kendaraan hingga rumah dinas.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaWulan berusaha keras untuk mendapatkan haknya dalam menagih pembayaran renovasi rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaDia mengajak anak-anak muda pendukung Prabowo-Gibran untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya