Ditagih biaya kampanye, ketua tim pemenangan Jokowi pukul timses
Merdeka.com - Mantan wali kota Palembang yang juga ketua tim pemenangan Jokowi - JK Sumsel, Eddy Santana Putra, dilaporkan ke SPKT Polda Sumsel sebab terlibat pengeroyokan timses Jokowi , Jumat (27/6). Korban bernama Abdullah Husin (53).
Akibat kejadian itu, Husin menderita luka memar di bagian perut, dada, dan pelipis. Dia juga menderita luka gores di pelipis kanan, rahang kiri, dan pinggang. Bahkan, satu gigi korban nyaris patah.
Dalam laporan dengan nomor LPB/545/VI/2014/SPKT, korban mengaku dikeroyok oleh belasan orang, termasuk terlapor, di kantor DPD PDIP Sumsel yang berada di Jalan Basuki Rachmat, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang Kamis (26/6) sekitar pukul 14.30 WIB.
Saat itu, korban bersama temannya, Ahmad Fauzi, datang ke tempat kejadian untuk memenuhi undangan terlapor melalui pesan pendek (SMS). Undangan itu untuk membicarakan terkait pembayaran uang kampanye Jokowi di Palembang yang dijanjikan oleh terlapor. Korban ingin menagih uang kepada terlapor yang dijanjikan.
"Kami menyewa enam bus untuk massa menggunakan uang sendiri dan dijanjikan akan dibayar. Saya merogoh kocek sendiri untuk membayar uang panjar sewa bus Rp 200 ribu," kata Husin didampingi pengacaranya, Wisnu Oemar.
Namun, setiba di kantor PDIP , terlapor yang juga Ketua DPD PDIP Sumsel malah mengatakan kepada dirinya sudah tidak ada uang lagi untuk mengganti uang sewa bus. Mendengar itu, Husin kecewa dan mengatakan mengapa hal tersebut baru dikatakan ESP begitu bus sudah dibayar uang panjarnya.
Begitu usai mengatakan hal tersebut, kata Husin, terlapor yang saat itu bersama belasan rekannya mendadak naik pitam. Lantas terlapor bertanya kepada korban apakah membawa pisau atau tidak. Setelah tahu korban tidak membawa pisau, terlapor dan rekan-rekannya langsung mengeroyok.
"Dia (Eddy Santana) menarik kaos saya dan langsung memukul saya. Sedangkan belasan orang lain teman terlapor memegangi kaki dan tangan saya. Selain dia, ada juga Gantada (anggota DPRD Sumsel) yang ikut mengeroyok saya," terangnya.
Hingga saat ini, Eddy yang berstatus sebagai terlapor belum memberikan komentar apapun. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol R Djarod Padakova membenarkan perihal pelaporan tersebut. "Akan segera kami tindaklanjuti," tegas Djarod.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Timnas AMIN Tolak Penjelasan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye
Padahal Jokowi sudah menggunakan kerta besar mengenai Undang-Undang Pemilu.
Baca SelengkapnyaJK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan
Jokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Timnas AMIN Pertanyakan Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu jelang Pencoblosan: Terkesan Dipaksakan
Timnas AMIN menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu terkesan dipaksakan.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Jangan Teriak-Teriak Curang Tapi Laporkan, Begini Reaksi Timnas AMIN
Tidak tepat rasanya jika temuan-temuan tersebut langsung dibawa dan selesai begitu saja di Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKubu AMIN Nilai Jokowi Tinggalkan Warisan Tidak Baik Usai Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres
Hamdan mengatakan masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir tahun ini seharusnya diakhiri dengan sebaik-baiknya.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Timnas AMIN: Secara Etik Sebaiknya Tidak Terlibat
Timnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu
Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca Selengkapnya