Diserang ramai-ramai, Menko Polhukam ralat pernyataannya
Merdeka.com - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta pimpinan Partai Golkar untuk tidak memaksakan diri menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. Dia meyakini, jika tetap dipaksakan maka akan mengancam industri pariwisata di Bali.
Dengan tegas, dia meminta Kapolri Jenderal Sutarman untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali.
"Jadi Golkar itu kan akan Munas Januari 2015, dia lakukan rapimnas di Yogya. Diputuskan sepihak, ARB maju dan dimajukan jadi tanggal 30 November-3 Desember. Tadi yang pro dan kontra itu bentrok sampai ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30," ujar Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11) malam.
Atas alasan tersebut, dia berharap agar Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie legowo dan menunda pelaksanaan Munas. Tedjo meminta agar Munas tetap digelar pertengahan Januari di Jakarta.
Akan tetapi imbauannya itu ditanggapi dingin oleh sejumlah politikus dari Koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan. Mereka menilai ocehan Tedjo sama dengan mengintervensi Partai Golkar. Tedjo pun mendapat banyak kritikan. Atas berbagai kritikan tersebut, Tedjo membela diri dan meralat pernyataannya.
Berikut pembelaan diri Tedjo, seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Kamis (27/11):
Menko Polhukam bantah larang Golkar gelar Munas di Bali
Reaksi keras DPR membuat Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno meralat pernyataannya soal permintaannya kepada Kapolri Jenderal Sutarman untuk tidak memberi izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali. Kubu Ical telah menetapkan Munas digelar pada Minggu (30/11) mendatang.Kepada wartawan, Tedjo membantah melarang penyelenggaraan Munas Partai golkar di Bali. Dia mengaku hanya sekadar mengingatkan saja."Yang melarang siapa? Yang saya lakukan hanya mengingatkan," kilah Tedjo kepada wartawan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/11) kemarin.Tedjo menjelaskan, pernyataan itu dia keluarkan setelah melihat Rapat Pleno berakhir ricuh. Kondisi itu membuatnya beranggapan Munas Golkar pada akhir November mendatang berpotensi konflik."Makanya saya minta Polri untuk melihat lagi izinnya itu. Pemberian izin untuk melaksanakan Munas di Bali," kata Tedjo.
Tedjo mengaku cuma meminta Golkar menunda
Pertimbangan lainnya, mengenai laporan membludaknya wisatawan yang datang ke Bali setiap menjelang akhir tahun. Tedjo mengatakan, imbauan itu pun sudah disampaikannya kepada pimpinan Partai Golkar."Saya juga meminta kepada pimpinan Golkar untuk menunda kalau ini (potensi) terjadi konflik," kata Tedjo."Jadi dalam hal ini saya mengingatkan kepada pimpinan Polri dan DPR. saya tidak ada kewenangan untuk memerintahkan Polri melarang memberikan surat izin. Tidak ada kewenangan saya seperti itu," imbuhnya.Pernyataan ini berbeda saat Tedjo menyampaikan pernyataannya di kantornya pada Selasa (25/11) malam. Dengan tegas, dia meminta Kapolri untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali.Dia pun mengimbau pimpinan Partai Golkar untuk tidak memaksakan diri menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. Jika tetap dipaksakan maka akan mengancam industri pariwisata di Bali.
Menko Polhukam cuma ingatkan jangan sampai Golkar ricuh di Bali
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno berkilah jika disebut melarang Partai Golkar menggelar Munas di Bali akhir November mendatang. Tedjo mengaku bukan melarang tetapi cuma mengingatkan atas berbagai pertimbangan terkait potensi terjadinya hal yang tak diinginkan jika Munas tetap dilaksanakan pada akhir November nanti."Jadi dalam hal ini saya mengingatkan kepada Polri dan pimpinan DPR. Saya tidak ada kewenangan untuk meminta Polri melarang atau memberhentikan Munas," kata Tedjo kepada wartawan di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (26/11).Tedjo mengatakan, ada beberapa pertimbangan imbauan itu dilontarkannya. Salah satunya mengenai laporan membludaknya wisatawan yang datang ke Bali setiap menjelang akhir tahun. Dan melihat kekisruhan rapat Pleno Partai Golkar yang di gelar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, sejak Senin-Selasa kemarin."Dengan dasar itulah saya mengingatkan agar Munas Golkar ditunda di gelar di Bali," kata dia.
Tak cuma Golkar, Tedjo mengaku akan sentil semua partai yang kisruh
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno geram disebut mengintervensi Partai Golkar, terkait imbauannya soal Munas Golkar yang akan diselenggarakan akhir November mendatang. Menurut Tedjo imbauan itu pun berlaku kepada partai politik manapun termasuk PDIP."Kalau yang melakukan itu PDIP misalnya, saya pun akan memberi tahu seperti ini juga. Atau pun itu Partai NasDem," kata Tedjo kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/11).Tedjo mengaku imbauannya itu lebih pada kepentingan nasional bukan situasi politik. Dia berharap jangan karena kepentingan partai, maka kepentingan nasional terpinggirkan."Jangan sampai kepentingan-kepentingan nasional dipinggirkan demi kepentingan partai," katanya.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Janji Jaga Situasi Pemilu 2024 Tetap Kondusif
Hadi bertekad menjaga situasi kondusif tanpa gangguan apapun hingga pelaksanaan Pemilu 2024 tuntas.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto Klaim Situasi di Indonesia Kondusif Pascapemungutan Suara
Hadi berharap situasi kondusif terus terjaga hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi soal Demo Kecurangan Pemilu: Ah Itu Riak-Riak Kecil
Menko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hadi Tjahjanto Resmi Gantikan Mahfud, Jokowi: Beliau Dulu Panglima TNI, Sangat Siap Atasi Polhukam
"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Keppres Pemberhentian Mahfud Md dari Jabatan Menko Polhukam
Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: Mundurnya Mahfud MD karena Fungsi Menko Polhukam Diambil Alih Jokowi
Mahfud mengundurkan diri secara resmi dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaMengenal Sosok Hadi Tjahjanto, Dulu Menteri ATR Kini Dilantik Jadi Menko Polhukam
Presiden Joko Widodo melantik dua menteri baru pada Rabu, 21 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMenko Hadi Pastikan Pemilu 2024 Bejalan Kondusif: Adem Ayem
Hadi merasa situasi keamanan sekarang berjalan aman dan damai.
Baca Selengkapnya