Merdeka.com - Partai Demokrat menilai Partai Golkar telah ingkar janji karena telah memutuskan menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. Padahal, jelang pemilihan pimpinan DPR dan MPR, Koalisi Merah Putih (KMP), termasuk Demokrat, sudah membuat kesepakatan untuk mendukung pilkada secara langsung.

Menanggapi penilaian Demokrat itu, Aburizal Bakrie (Ical) yang baru saja terpilih kembali menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2014-2019, menyatakan keputusan penolakan Perppu itu dilakukan oleh forum Munas.

"Perppu pilkada, kita dibilang ingkar janji, keputusan rekomendasi Munas. Itu dibuat seluruh peserta Munas," elak Ical dalam pidato penutupan Munas IX Partai Golkar, Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12).

Ical tidak berkomentar lebih lanjut soal sikap balik badan atas kesepakatan Perppu Pilkada tersebut. Dia lebih banyak membahas soal kebersamaan KMP 5 tahun mendatang.

"Kita berharap 5 tahun ini kita bersama-sama. Kita berjuang bersama," kata Ical di hadapan sejumlah petinggi KMP, termasuk Prabowo Subianto.

Seperti diberitakan, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Golkar mematuhi moral dan etika dari perjanjian Perppu Pilkada yang sudah dibuat.

"Ya kita lihat saja nanti gimana. Apakah dia tetap menolak Perppu atau gimana. Tapi harapan kami secara moral harus etika moral politiknya harus dijalankan. Tetapi hak masing-masing partai," kata Syarief.

Melalui akun Twitter-nya pada Oktober lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah menyatakan, KMP bersepakat mendukung Perppu Pilkada. Kesepakatan itu membuat Partai Demokrat bergabung dengan KMP pada pemilihan pimpinan DPR dan MPR.