Merdeka.com - Wakil Sekjen DPP PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani menegaskan, tindakan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly mengesahkan perubahan kepengurusan di DPP PPP beberapa waktu lalu tidaklah salah. Perubahan kepengurusan itu merupakan hasil Muktamar PPP di Surabaya yang mengangkat Romahurmuziy sebagai ketua umum PPP.

"Karena soal pengesahan kepengurusan adalah wewenang menteri yang telah diatribusikan kewenangannya melalui pasal 23 UU a quo," katanya dalam pesan singkat, Kamis (11/12).

Menurutnya, apa yang terjadi di PPP berbeda dengan di Golkar. "Karena di Partai Golkar jelas-jelas (dua kubu yang berkonflik) sama-sama ada forum tertinggi yang digelar dalam kurun 7 hari, yaitu waktu yang diberikan pasal 23-2," katanya.

Dia membenarkan pengesahan oleh Menkum HAM dilakukan setelah ada dua tinjauan yakni secara formil dan materiil. Menurutnya, dalam kasus PPP, Menkum HAM telah memenuhi keduanya.

"Secara formil, nyata-nyata telah ada Muktamar VIII di Surabaya sebagai forum tertinggi. Secara materiil, jelas-jelas proses pelaksanaannya telah diverifikasi memenuhi ketentuan AD/ART PPP," katanya.

Menurutnya, penggunaan Pasal 32 Ayat (3) UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik memang dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Mahkamah Parpol (MP) terkait perselisihan kepengurusan. Karena itu, gugatan yang dilayangkan oleh Romahurmuziy dkk dalam petitumnya kepada Mahkamah Partai hanya menyoal sah tidaknya Suryadharma Ali diberhentikan dari posisi ketua umum PPP pada 9 September 2014.

"Bukan soal pelaksana dan pelaksanaan Muktamar VIII. Untuk persoalan ini, Emron dan Rommy telah tunduk pada putusan Mahkamah Partai tanggal 11 Oktober 2014, sehingga tidak perlu membawanya lagi ke pengadilan. Namun jika perselisihan itu soal forum tertinggi, maka UU parpol mengaturnya dalam Pasal 24 dan 25 UU No 2 Tahun 2008, bukan pasal tersebut," jelasnya.

Dia juga mengoreksi adanya pendapat yang menyebut Muktamar VIII PPP hanya bisa dilaksanakan setelah terbentuknya pemerintahan. Sebab, sudah ada perintah percepatan Muktamar VIII yang harus dilaksanakan setidaknya satu bulan setelah pelaksanaan Pilpres, berdasarkan Mukernas III PPP di Bogor 23-24 April 2014.

"Dan ini diatur dalam Pasal 54 AD/ART PPP," katanya.