Diprotes anggota DPRD, KPU beri keringanan terkait pencalegan

Reporter : Muhammad Mirza Harera | Sabtu, 20 April 2013 13:02

Diprotes anggota DPRD, KPU beri keringanan terkait pencalegan
Penandatangan KPU dan Polri. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan para anggota DPRD yang ingin mencalonkan diri kembali dalam pemilu legislatif tapi dari partai yang berbeda sebelumnya, tetap bisa mendaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS).

"Yang kami tunggu hanya dokumennya saja. Pada saat pendaftaran dan perbaikan minimal sudah ada surat pernyataan pengunduran diri dari partai asal dan dari dewan," kata Hadar dalam diskusi di Hotel Lumire, Jakarta, Sabtu (20/4).

Hadar menjelaskan, saat seorang anggota dewan yang telah berpindah partai dan ingin mencalonkan diri lagi, KPU hanya meminta surat pengunduran diri dari pribadi dan surat yang menyatakan dia sudah masuk partai yang berbeda. Dan yang tidak kalah penting, jika anggota DPRD yang ingin mencalonkan diri maka harus ada keterangan dari ketua dewannya terlebih dahulu.

"Nanti setelah masa perbaikan DCS atau pengajuan calon pengganti yaitu 26 Juli sampai 1 Agustus, maka calon-calon yang relevan terkait hal itu harus menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya," ujarnya.

Tetapi, lanjutnya, kalau surat pengunduran itu pada masa itu belum juga selesai, maka bisa digantikan dengan surat keterangan bahwa proses pemberhentian sedang dilaksanakan. Surat tersebut dari pimpinan dewan atau sekwannya.

"Jadi kalo itu ada, sudah cukup kami akan menyatakan dia memenuhi syarat sehingga nanti bisa di tetapkan dalam DCT," imbuhnya.

Sebelumnya, puluhan anggota DPRD yang menamakan diri Forum Anggota DPRD se-Indonesia menyampaikan keberatannya atas Peraturan KPU No.13 Tahun 2013 khususnya Pasal 19 I (2) yang isinya anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik partai politik peserta pemilu maupun bukan peserta pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal.

Yusril Ihza Mahendra ikut mengawal penolakan puluhan anggota DPRD terkait penolakan terhadap Peraturan KPU (PKPU) soal pencalonan anggota legislatif (pencalegan) tersebut.

Yusril menjelaskan jika nota keberatan terkait penolakan PKPU No. 13 Tahun 2013 khususnya Pasal 19 I (2) bertentangan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2012.

[bal]

Komentar Anda


Suka artikel ini ?
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# KPU# Pemilu 2014

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya





Be Smart, Read More
Back to the top
Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • 11 hari jelang pensiun, Kajati DIY terbitkan SP3 kasus Idham Samawi
  • Pernah duet, Jessica Jung tak bisa dihubungi oleh Park Myung Soo
  • Kejaksaan Tinggi takut praperadilan Idham soal kasus hibah Persiba
  • NasDem sebut pasal penghinaan presiden buat hindari fitnah
  • Urai macet depan Citos, motor & mobil boleh masuk JORR gratis
  • Pelanggan ojek sepi, Suhairi nyambi jadi pengedar togel di Palembang
  • KPK: Bupati Bener Meriah tersangka korupsi pembangunan dermaga
  • Solena Chaniago merasa beruntung 'ditolong' Caitlyn Jenner
  • Besok di Bogor, Jokowi sikapi wacana Perppu calon tunggal pilkada
  • Liam Payne benarkan Louis Tomlinson bakal jadi ayah?
  • SHOW MORE