Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dipecat dari Ketua DPC, Kader PKB Jeneponto Ancam Kudeta Cak Imin

Dipecat dari Ketua DPC, Kader PKB Jeneponto Ancam Kudeta Cak Imin muktamar PKB. ©2019 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Mappatunru mengaku diberhentikan menjadi Ketua DPC PKB Jeneponto oleh DPW Sulawesi Selatan. Andi mengaku dipecat tanpa alasan yang jelas. Padahal, dia merupakan Ketua DPC Jeneponto periode 2017-2022.

Atas dasar pemecatannya itu, Andi menyatakan dirinya dan beberapa Ketua DPC lainnya siap menggelar Muktamar Luar Biasa untuk mengganti posisi Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.

"Ya, Muktamar Luar Biasa itu kita sepakat agar mengembalikan PKB ke jalan yang benar, yang sesuai dengan AD/ART partai," ujar dia saat dikonfirmasi, Kamis (15/4).

Dia menyebut, Anggara Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB ini harus dikembalikan kepada AD/ART awal saat PKB masih dipimpin Abdurrahman Wahid alias Gusdur.

"Saya kira begini, cara untuk mengevaluasi pimpinan kan dengan cara Muktamar Luar Biasa, kalau dianggap dalam hal ini ketua umum bersama dengan teman-temannya dianggap keluar dari AD/ART, maka tentu sangat dimungkinkan untuk diperingatkan agar kembali ke AD/ART. Sehingga PKB ke depan tidak dianggap gimana-gimana," kata dia.

Dia menyebut, AD/ART PKB diubah saat Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan di Bali. Dalam Muktamar Luar Biasa di Bali itu mengubah cara pemilihan Ketua DPC.

"Menurut saya hasil Muktamar Bali kemarin yang mengubah AD/ART Muktamar Surabaya itu disebutkan bahwa pemilihan ketua DPW dipilih oleh DPC, untuk (pimpinan) DPC dipilih oleh DPAC. Itu AD/ART sejak Gus Dur dirikan partai ini, dan di Muktamar Bali diubah, untuk pemilihan ketua wilayah tidak lagi dipilih oleh DPC, tetapi DPC harus mengusulkan lima nama maksimal dan dikirim ke wilayah dan wilayah menyaring dan dikirim ke DPP, nanti DPP yang menentukan. Tapi yang terjadi kemarin DPAC tidak mengusulkan, tiba-tiba digantikan," kata dia.

Dia menyebut, di Sulawesi Selatan setidaknya ada 11 DPC yang diberhentikan secara sepihak, masa kerja habis tahun 2022 namun diberhentikan di tahun 2021 ini. Bahkan, menurut dia, di luar Sulawesi Selatan banyak kader yang bernasib serupa.

"Saya dengar ada di Lampung, Karawang, di Papua, ada banyaklah mereka diberhentikan, menurutnya hal yang terjadi dengan diri saya bukan hanya terjadi dengan saya sendiri, tapi ada beberapa di daerah lain," kata dia.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran

Tidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

Baca Selengkapnya
Anggota KKB yang Merampas Senjata Api di Papua Tengah Akhirnya Diringkus Polisi

Anggota KKB yang Merampas Senjata Api di Papua Tengah Akhirnya Diringkus Polisi

Jukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota Pospol KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024

Baca Selengkapnya
Jenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya

Jenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya

Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mengapa Sanksi DKPP ke Ketua KPU Tak Berdampak pada Pencalonan Gibran? Ini Penjelasan Pakar

Mengapa Sanksi DKPP ke Ketua KPU Tak Berdampak pada Pencalonan Gibran? Ini Penjelasan Pakar

Sanksi peringatan terakhir DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak berdampak terhadap pencalonan Gibran sebagai Cawapres.

Baca Selengkapnya
Pasok Amunisi dan Berulang Kali Terlibat Penyerangan, Anggota KKB Papua Diserahkan ke Jaksa

Pasok Amunisi dan Berulang Kali Terlibat Penyerangan, Anggota KKB Papua Diserahkan ke Jaksa

Penyidik Satreskrim Polres Nduga menyerahkan anggota KKB Papua, ED alias Altau kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Baca Selengkapnya
Bupati Labuhanbatu Kena OTT KPK Ternyata Politikus NasDem

Bupati Labuhanbatu Kena OTT KPK Ternyata Politikus NasDem

Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.

Baca Selengkapnya
Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra

Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra

Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya