Dinamika 3 parpol ini memanas, mungkinkah menyeberang ke Jokowi?

Merdeka.com - Dalam politik, tidak ada kawan atau lawan yang abadi kecuali kepentingan. Adagium itu sepertinya sedang berlangsung saat ini ketika beberapa partai anggota Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo - Hatta mulai goyah, setelah jagoannya kalah di Pilpres 2014.

Suara-suara untuk mengalihkan dukungan atau bergabung ke kubu Jokowi - JK mulai kencang. Parpol yang tidak biasa menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan kemungkinan besar akan bergabung.

Kecuali Gerindra dan PKS , beberapa partai lain anggota koalisi seperti PAN , Partai Demokrat , PPP , Golkar , masih mungkin berubah haluan. Meski sudah menandatangani koalisi permanen di DPR, bisa saja kesepakatan itu bubar di tengah jalan.

Seperti apa dinamika internal beberapa partai anggota Koalisi Merah Putih setelah KPU mengumumkan presiden dan wapres terpilih adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla? Berikut rangkumannya:

PPP

Partai ini sempat mengalami kisruh internal yang berujung saling pecat antarpengurus DPP. Kubu Suryadharma Ali yang akhirnya memenangkan pertarungan, berhasil membawa gerbong PPP ke koalisi Prabowo-Hatta. Namun benih-benih perpecahan itu masih tersisa, apalagi keputusan SDA yang kini menjadi tersangka kasus korupsi dana haji itu, terbukti keliru.Kini setelah Jokowi-JK yang ditetapkan sebagai pemenang pilpres, para tokoh yang dulu berseberangan dengan SDA mulai menyuarakan mengalihkan dukungan. Kubu ini dimotori oleh Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa.Dia mengatakan, sudah sowan kepada Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair dan mendapat dukungan agar PPP bergabung di pemerintahan demi kemaslahatan umat. Untuk mewujudkan bergabungnya PPP ke Jokowi, Suharso mengatakan partainya akan menggelar Mukernas."Akhir pekan lalu kami sowan ke KH Maimun Zubair, beliau meminta PPP menerima hasil KPU dan mendukung pemerintahan ke depan. Selain itu, mayoritas DPW di Indonesia menginginkan hal yang sama," kata Suharso Senin (21/7/2014).Suharso tidak khawatir bakal ada penolakan dari SDA, karena dengan status tersangka SDA, muncul juga permintaan agar yang bersangkutan nonaktif dari jabatan ketua umum."Tapi Mukernas tidak dimaksudkan untuk mengganti ketua umum. Cuma memang ada permintaan dari DPW-DPW agar ketua umum nonaktif agar konsentrasi ke masalah hukum," pungkasnya.

Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kini sedang harap-harap cemas dengan manuver sejumlah elite di partainya. Kemenangan Jusuf Kalla yang mendampingi Jokowi membuat amunisi para penentang Ical kian banyak.Beberapa tokoh senior telah melontarkan akan mempercepat Munas Golkar pada bulan Oktober mendatang. Agendanya apalagi, kalau bukan melengserkan Ical.Namun Ical bersikukuh, yang berhak meminta pelaksanaan Munas adalah DPD-DPD I karena mereka yang punya hak suara. Ical bahkan hakul yakin partainya bakal solid di dalam koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ical menganggap deklarasi koalisi permanen beberapa waktu lalu sudah 'mengunci' partai pimpinannya."Gitu saja kok ribut. Punya hak suara nggak mereka. Tetep, punya hak suara nggak yang mendorong? Nggak kan, nggak punya hak suara. Daerah-daerah juga nggak mau Munas (dipercepat)," kata Ical di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (24/7).Menurut Ical, Munas Golkar bakal sesuai jadwal, yakni pada tahun 2015 nanti. Namun, ketika disinggung soal nasib Golkar setelah dirinya lengser dari ketua, Ical mengaku belum mau turun sebagai pimpinan."Yang mau lengser siapa. Saya belum mau lengser," ujarnya.Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyarankan partainya segera melakukan evaluasi koalisi. "Ya memang sebaiknya seperti itu, karena harus dilihat dulu, ini sudah saatnya untuk melihat lagi, perlu perubahan atau tidak, harus yang pas," ungkap Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/7).Evaluasi koalisi itu akan membahas sikap partainya apakah menjadi partai oposisi atau pendukung pemerintahan yang baru. "Karena apakah itu kami oposisi. Kan oposisi selalu memiliki karakternya apriori, apapun yang diputuskan, dirancang ditolak," ujarnya.

Demokrat

Meski pertentangan antarkader di Partai Demokrat tidak kencang, sikap beberapa pengurus DPP mulai melunak. Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan partainya tetap netral meski mendukung Prabowo-Hatta. Sementara Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf sudah menyampaikan selamat kepada Jokowi-JK.Ucapan Ibas soal Demokrat tetap netral diyakini Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul bahwa partainya akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla."Melihat pernyataan Sekjen, saya ada keyakinan tentang itu," kata Ruhut di Kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa (22/7).Selain Ruhut, beberapa kader Demokrat lain yang mendukung Jokowi-JK adalah Hayono Isman dan Suaidi Marasabessy.