Din Syamsuddin: Jokowi jangan banyak pertimbangan, cari Kapolri baru

Merdeka.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil keputusan cepat untuk menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Sebab, perseteruan ini sudah berimbas pada pro dan kontra di masyarakat luas.

"Masalah ini harus segera dihentikan. Dan yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya Presiden Jokowi. Memang masalah ini semula karena masalah individu kemudian masuk ke masalah lembaga, kemudian berimbas kepada masyarakat. Ada yang save KPK, save Polri. Ini harus segera dihentikan," kata Din saat menghadiri acara konsolidasi di Kantor PW Muhammadiyah Jawa Timur, Sabtu (14/2).

Menurut Din yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, Jokowi sebagai presiden, harus bersikap tegas sesuai hati nurani dan tidak terpancing dengan pihak manapun yang pro-kontra atas pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) maupun yang menentang.

"Karena yang bisa menghentikan masalah ini hanya Jokowi. Bukan berarti melakukan intervensi hukum, tetapi bersifat politik moral. Presiden harus segera mengangkat Kapolri definitif baru," lanjutnya.

Diakui Din, sebelumnya, Jokowi sudah mengisyaratkan akan mengambil keputusannya. Namun akhirnya ditunda karena membutuhkan beberapa pertimbangan.

"Beberapa waktu lalu, saat presiden menerima rombongan MUI, waktu itu presiden hendak berangkat ke luar, sudah ada isyarat itu (mengambil keputusan melantik atau tidak BG sebagai Kapolri). Tapi ternyata ditunda sampai saat ini," katanya.

"Hal itu lebih dikarenakan, selain mempertimbangkan masalah politik dan moral, presiden juga perlu pertimbangan spiritual. Kemudian kami bilang ke Jokowi, pilihlah sesuai hati sanubari dan pilih yang paling ringan bahayanya," sambungnya.

Din juga mengimbau kepada seluruh pihak, termasuk masyarakat luas, untuk menghormati segala keputusan yang akan diambil oleh Jokowi. "Apapun keputusan, harus kita hormati," katanya.

Jika akhirnya Jokowi melantik BG sebagai Kapolri, itu harus kita hormati sebagai keputusan terbaik, yang wajib kita terima. "Begitu juga kalau akhirnya memilih Kapolri yang lain, juga harus kita terima secara legowo."

Din mengatakan, Jokowi berada pada posisi dilematis menghadapi masalah tersebut. "Ketika dia mengusulkan calon Kapolri dan disetujui DPR, tapi ternyata ditetapkan tersangka oleh KPK. Ini menjadikan Jokowi pada posisi dilema. Berbeda kalau DPR mencabut persetujuannya itu, mungkin tidak sampai seperti ini. Jokowi bisa langsung menentukan keputusannya," ucapnya.

Sedangkan masalah KPK yang terus mendapat serangan dari pihak yang kontra, Din menegaskan, bahwa bangsa dan negara kita memerlukan institusi tersebut sebagai komitmen dasar memberantas tindak korupsi sampai ke akar-akarnya.

"Karena ini (korupsi) akan berdampak sistemik yang menimbulkan kerusakan bangsa. KPK sangat diperlukan, ketika dua lembaga penegak hukum lain yaitu Polri dan kejaksaan tidak mampu, KPK memiliki peran di sini. Ya saya setuju, kalau KPK harus diisi oleh orang-orang bersih, tidak harus seperti malaikat, tapi ya orang-orang yang bener-bener bersih," tandas dia.