Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Diduga daftar capres pakai KTP palsu, Jokowi dilaporkan Bawaslu

Diduga daftar capres pakai KTP palsu, Jokowi dilaporkan Bawaslu jokowi-jk mendaftar ke kpu. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Calon Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kembali dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ). Kali ini bukan persoalan dugaan mencuri start kampanye tetapi dugaan menggunakan KTP palsu saat mendaftarkan diri sebagai capres di Komisi Pemilihan Umum ( KPU ).

Menurut data yang dihimpun merdeka.com, pelapor adalah warga Jakarta bernama Sahroni yang merupakan anggota Formad Jakarta Baru. Dia datang melapor ke Bawaslu sekitar pukul 14.00 WIB.

Dia menjelaskan bukti tentang KTP palsu Jokowi didapatkan dari berita di media massa. Kode wilayah KTP Jokowi bukan Kode wilayah provinsi DKI Jakarta.

"Jadi terkait adanya informasi yang ada dari jurnal3.com di situ tertulis KTP Jokowi itu palsu. Yang unik kode wilayah yang tercantum dalam NIK di fotokopi tersebut 337205, itu bukan kode wilayah untuk KTP provinsi DKI Jakarta, melainkan kode wilayah untuk KTP wilayah Jawa Tengah, Surakarta, Banjarsari," kata Syahroni di kantor Bawaslu Jakarta, Jumat (6/6).

Selain itu, dia meminta Bawaslu memberikan rekomendasi agar KPU memberi akses kepada masyarakat untuk melihat KTP Jokowi yang diserahkan sebagai syarat pencapresan. Jika terbukti palsu, KPU harus membatalkan status Jokowi sebagai capres.

"Kami meminta Bawaslu merekomendasikan KPU memberi akses publik melihat KTP Jokowi . Jika terbukti palsu, KPU harus berani mencoret Jokowi sebagai capres," katanya.

(mdk/tyo)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kaesang 'Kode' Presiden Jokowi Bakal Kenakan Jaket Bertuliskan Ketum PSI

Kaesang 'Kode' Presiden Jokowi Bakal Kenakan Jaket Bertuliskan Ketum PSI

Peluang Presiden Jokowi jadi Ketua Umum PSI terbuka lebar

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Kode Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Kode Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Masa jabatan Zudan sebagai Pj Gubernur sendiri akan berakhir pada Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Salam 2 Jari  di Jateng, Begini Reaksi Istana

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Salam 2 Jari di Jateng, Begini Reaksi Istana

Momen Jokowi diduga mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan terjadi saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres

Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres

Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya

Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya

Jokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan

Baca Selengkapnya