Didorong Umumkan Koalisi-Capres, PDIP Nilai Sekarang Tak Pas Bicara Pilpres 2024
Merdeka.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengusulkan koalisi calon presiden 2024 dideklarasikan sejak awal. Langkah ini perlu dilakukan supaya masyarakat tidak memilih calon pemimpin seperti membeli kucing dalam karung.
Menanggapi hal ini, politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, saat ini prioritas bukan untuk memikirkan calon presiden. Saat ini fokus utama mendukung pemerintah mengatasi pandemi.
"Prioritas kita sekarang adalah mendukung pemerintah untuk mengatasi pandemi dan perlambatan ekonomi," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (8/12).
Menurut Hendrawan tidak pas waktunya untuk membicarakan Pilpres 2024. Sebab hanya akan mengganggu sinergi bersama menghadapi pandemi.
"Bukan gembar gembor koalisi pilpres sehingga mengganggu fokus kita untuk menyinergikan semua kekuatan mengatasi masa-masa sulit ini," ujar anggota komisi XI DPR RI ini
Menurut Hendrawan, perlu menunggu momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi capres 2024. Sekarang bukan waktu yang tepat.
"Tentu. Ini Pak Jokowi baru mau tancap gas pemulihan pascapandemi, jadi kita dukung sepenuh tenaga dulu," ujarnya.
Usulan PKS
Diberitakan, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyerukan agar parpol-parpol deklarasikan calon presiden sejak saat ini. Dia berharap, capres dan cawapres tak dideklarasikan di menit akhir pendaftaran ke KPU seperti yang terjadi tiap pemilu.
Mardani mengatakan, hal ini bisa membuat masyarakat lebih memahami para calon pemimpinnya. Termasuk soal koalisi yang seharusnya dilakukan sejak jauh hari.
"Saya setuju parpol melakukan koalisi dan penjajakan jauh-jauh hari. Sehingga tidak membeli kucing dalam karung," kata Mardani saat dihubungi.
Senada, Pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi menilai ada dua hal yang dapat mengubah peta koalisi Pemilu 2024. Yaitu habisnya masa jabatan beberapa kepala daerah dan koalisi partai dilakukan lebih awal. Sehingga memunculkan calon lebih cepat.
Misalnya,Anies Baswedan habis masa jabatannya pada 2022, dan Ganjar Pranowo pada 2023. Dia mencontohkan, dalam kasus Gatot Nurmantyo. Namanya sempat muncul sebagai Capres saat menjabat Panglima TNI. Namun setelah pensiun, pamornya mulai meredup.
"Itu efeknya bisa luas. Karena nggak punya jabatan itu jangankan dengan partai dengan teman sendiri aja susah," ungkap Hasan.
Konteks kedua yang dapat mengubahnya adalah koalisi lebih awal antar partai politik dan penentuan calon lebih awal. Hari ini masyarakat tidak tahu siapa yang benar-benar punya tiket untuk maju atau tidak. Masalahnya saat ini masih ada anggapan bahwa mendeklarasikan diri jauh-jauh hari itu buruk.
Dari perolehan suara partai, ada tiga Partai yang potensial untuk memajukan calon. PDIP yang bisa memajukan calon sendiri, atau Gerindra dan Golkar yang hanya membutuhkan satu partai tambahan.
"Ini dua hal yang bisa mengubah peta survei. Kalau sudah dibungkus saya yakin orang akan melihat, ooh ini yang sudah punya tiket, " ujar Hasan.
Namun elite politik kerap menginginkan calon ditentukan di akhir-akhir. "Karena di akhir makin tinggi harga negonya. Padahal publik menginginkan jauh-jauh hari," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaAdian PDIP: Hak Angket Solusi Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
Adian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).
Baca SelengkapnyaPDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024
Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Di Solo, Politikus PDIP Serukan Rekonsiliasi Usai Pilpres
Aria Bima mengajak masyarakat untuk membuka sekat-sekat perbedaan yang terjadi saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPeluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika
PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya