Merdeka.com - Mantan calon Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Budhi menilai UU Pilkada cacat hukum dan tidak pro rakyat.

"UU Pilkada yang baru ditetapkan bulan lalu itu cacat hukum, soalnya mereka tidak menampilkan opsi ketiga dari Partai Demokrat, nggak adil itu, " ujar kuasa hukum Budhi, Boyamin kepada para wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/10).

Menurut Boyamin, semua opsi yang diberikan seharusnya ditampilkan. "Mau yang milih sedikit atau banyak, yang penting semua opsi harus ditampilkan, harus terbuka," ucapnya.

Boyamin menambahkan, dirinya diberikan kuasa oleh Budhi Sarwono untuk mendaftarkan gugatan UU Pilkada ini ke MK. Hal ini dikarenakan Budhi Sarwono ingin mencalonkan diri dalam pilkada di Banjarnegara tahun 2015 nanti, melalui jalur independen.

Gugatan ini juga dilakukan agar secepatnya Presiden SBY memenuhi janjinya untuk membuat dan mengesahkan Perppu terkait UU Pilkada ini.