Merdeka.com - Partai Gerindra mendukung wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait pengangkatan Sestama Lemhannas Komjen Iriawan menjadi Penjabat Gubernur (Pj) Jawa Barat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan dukungan itu karena pengangkatan Iriawan cacat hukum baik secara formil dan materil.

"Partai Gerindra sangat mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket terkait pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat," kata Fadli melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/6).

Fadli menilai pengangkatan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar hanya bagian dari guyonan politik. Pemerintah dianggap sejak awal mendesain agar Iriawan menjadi Pj Gubernur walaupun dimutasi ke Lemhanas.

Iriawan diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), kata diam hanya untuk mengulang model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat pada 2016. Yang sebelumnya menduduki jabatan tinggi madya di Kemenko Polhukam.

"Sejak awal pemerintah memang sangat menginginkan M. Iriawan menjadi Gubernur Jawa Barat, meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Jadi, ini dagelan politik saja," ujarnya.

Menurut, penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya ini melanggar setidaknya 3 UU sekaligus, salah satunya, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam pasal 28 ayat 1, UU menyebutkan, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Begitu juga ayat 3 Pasal 28, yang menyebutkan aturan bagi anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

"Rambu ini sangat tegas. Rambu ini juga menjadi bagian dari spirit reformasi yang telah ditegaskan konstitusi pasca amandemen," tegasnya.

Fadli menjelaskan, aturan kedua yang ditabrak adalah UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pilkada. UU Pilkada, lanjut Fadli, telah diatur untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur maka diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pemimpin tinggi madya yang berasal dari ASN.

"Gubernur adalah jabatan sipil, jadi tak dibenarkan polisi aktif menduduki jabatan tersebut," jelasnya.

Aturan ketiga, yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). "Dalam Pasal 20 ayat (3) disebutkan pengisian jabatan ASN tertentu memang bisa berasal dari prajurit TNI atau anggota Polri, namun ketentuan inipun ada batasnya, yaitu hanya bisa dilaksanakan pada Instansi Pusat saja. Sementara, Gubernur pejabat pemerintah daerah," tambah Fadli.

Fadli melanjutkan, seorang anggota TNI dan anggota Polri yang ditunjuk mejadi pimpinan di luar instansinya, harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari dinas aktif. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Wakil Ketua DPR ini menganggap polemik ini terjadi imbas dari Permendagri No. 1/2018. Peraturan itu disebut memberikan multitafsir soal frasa 'setara jabatan tinggi madya'. Frasa ini sering salah ditafsirkan dengan kebijakan aparat negara non sipil memiliki hak yang sama dengan ASN.

Karena dianggap bermasalah, Fadli menyarankan aturan tersebut dicabut. Sayang usulan tersebut dimentahkan oleh pemerintah. Dampaknya, lanjut Fadli, pemerintah seolah menyeret aparat ke dalam politik praktis.

"Permendagri ini bermasalah, karena bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Dulu saya menyarankan agar Permendagri ini segera dicabut, tapi tak dihiraukan," paparnya.