Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romi) diam-diam membuat kantor DPP tandingan di Jalan Tebet Utara IX nomor 17. Padahal, selama ini DPP PPP berada di Jalan Diponegoro no 60, Jakarta Pusat.

DPP PPP tandingan itu ternyata sudah beroperasi sejak Oktober 2014 lalu. Kantor yang merupakan kepengurusan PPP kubu Romi itu pun diketahui telah banyak menerima surat menyurat resmi kepada partai berlambang Kabah tersebut.

Hal itu diutarakan Andi Syamsudin Bahri, selaku penasehat hukum fraksi dan DPW PPP se Indonesia, saat ditemui di kantor PPP Tebet tersebut. Dirinya mengatakan bahwa hal itu merupakan bentuk legitimasi masyarakat atas kepengurusan PPP yang dipimpin Romi.

"Bahkan pihak KPU kalau ada urusan terkait dengan Pilkada nanti, mereka urusannya ya sama kantor ini. Musyawarah wilayah, Rapat koordinasi wilayah, bahkan sampai menjalani Mukernas, semuanya dilaksanakan oleh kantor ini," kata Andi kepada merdeka.com di kantor DPP PPP, Jalan Tebet Barat IX no 17, Jakarta Selatan, Senin (6/4).

"Kita itu kemarin sempat 2 minggu di KPU (Komisi Pemilihan Umum), mengikuti pelatihan tentang rancangan peraturan KPU mengenai Pilkada dan Pilgub. Ya kami hadir di sana sebagai perwakilan PPP. Berarti dari Kemenkum HAM bahkan KPU kan sudah melegitimasi kepengurusan ini," katanya menambahkan.

Andi juga mengatakan, pengesahan dari pihak Kemenkum HAM melalui SK nya yang menetapkan kepengurusan PPP yang sah adalah di pimpin oleh Romi. Selain itu, Andi juga mengaku bahwa pihaknya enggan untuk memperebutkan kantor markas PPP manapun. Sehingga keberadaan DPP PPP di Tebet ini merupakan satu-satunya cara menghindari kekisruhan di internal partai berbasis Islam tersebut.

"Kita tidak mau ribut lagi, karena dengan adanya SK dari Kemenkum HAM itu yang telah menetapkan kita sebagai hasil dari Muktamar yang sah. Dan juga, kita tidak mau bertindak yang terkesan anarkis, makanya kita berinisiatif melalui kantor ini," kata Andi.

"Prinsipnya memang ada penyesatan opini di masyarakat, mengenai putusan PTUN Jakarta yang membatalkan SK Menkum HAM itu. Tetapi hal itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Menkum Ham sendiri melakukan banding. Selain itu DPP PPP juga melakukan banding, dan saya selaku kuasa hukum dari fraksi PPP di DPR dan DPW seluruh Indonesia, juga melakukan banding. Jadi proses dan upaya hukum kan belum selesai," pungkasnya.