Merdeka.com - Wacana untuk menambah kursi pimpinan MPR dari lima menjadi 10 orang terus menguat. Bahkan Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah menyiapkan draf untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) terutama di bagian pasal penambahan pimpinan MPR.

Jika pasal itu direvisi nantinya pimpinan MPR akan memiliki format satu ketua dan delapan wakil ketua.

"Yang saya pernah lihat itu di baleg itu memang sudah dibuat suatu draf, draf ini adalah memang tugas dari Baleg untuk menyiapkan bila mana suatu waktu-waktu itu diperlukan, itu hanya 9+1," kata Anggota Baleg Firman Subagyo, pada wartawan, Kamis (29/8).

Firman menjelaskan, draf tersebut memang sengaja dibuat untuk berjaga-jaga jika nantinya diperlukan. Namun, dia menegaskan draf itu belum ada menjadi bahasan resmi di Baleg.

"Ini masih dalam draf yang disiapkan oleh Baleg yang secara resmi bukan dari materi yang harus kita bahas, karena masih ada menunggu keputusan dari pimpinan partai," ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini tidak menampik bahwa ada keinginan dari beberapa fraksi untuk melakukan revisi UU MD3. Tetapi Firman belum bisa memastikan apakah UU tersebut akan segera direvisi.

"Saya sebagai anggota Baleg dan sebagai wakil ketua fraksi pernah melaporkan kepada ketua fraksi Pak Mekeng bahwa ada keinginan dari berbagai fraksi untuk melakukan revisi UU MD3," ungkapnya.

"Namun tentunya karena ini adalah memerlukan sebuah keputusan politik dari partai maka saya tidak pada posisi menjawab iya atai tidak, kami menunggu daripada instruksi pimpinan partai," ucapnya.

Diketahui, usulan penambahan pimpinan MPR awalnya dilontarkan oleh Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mengakomodir semua fraksi yang ada di parlemen.