Di balik pasrahnya PDIP, Setya Novanto kembali jadi Ketua DPR

Merdeka.com - DPP Partai Golkar memutuskan untuk mengembalikan posisi sang ketua umum Setya Novanto menjadi ketua DPR lagi. Setya Novanto sempat mundur pada pertengahan Desember 2015 lalu karena terbelit kasus 'Papa Minta Saham'.

Golkar tengah melakukan penjajakan dengan partai politik lain untuk merealisasikan keinginan tersebut. Sejumlah partai politik pun bereaksi atas keinginan Golkar mengembalikan posisi Novanto sebagai ketua DPR. Padahal, saat ini posisi ketua DPR juga dijabat oleh kader Golkar yakni Ade Komarudin.

NasDem bereaksi keras, meski mengakui itu merupakan hak dari Golkar, namun kembalinya Novanto pimpin parlemen dinilai hanya akan menambah kegaduhan politik tanah air. Begitu juga Hanura, meminta agar wacana itu dipertimbangkan kembali. Padahal, NasDem dan Hanura merupakan partai pendukung pemerintah yang satu kubu dengan Golkar.

Sikap penolakan Hanura dan NasDem berbeda dengan yang ditunjukkan oleh PDIP. Partai utama pengusung pemerintahan Jokowi-JK justru terlihat pasrah. PDIP menyerahkan sepenuhnya persoalan kursi ketua DPR pada Partai Golkar.

"Jadi dengan demikian urusan pergantian Ketua DPR yang akan dilakukan oleh Partai Golkar sepenuhnya kedaulatan politik dan kedaulatan organisatoris Partai Golkar," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, Selasa (22/11) kemarin.

Lebih lanjut ia mengatakan, PDIP enggan berkomentar lantaran menjunjung tinggi fatsun politik dan hal itu juga merupakan ranah Partai Golkar

"Jadi dengan demikian menjadi tupoksi dan ranah masing-masing partai politik. Oleh karenanya, PDI Perjuangan menjunjung tinggi fatsun politik bahwa sesama partai politik dilarang saling mencampuri urusan rumah tangganya masing masing," jelas Basarah.

Di tengah isu Novanto yang ingin jadi ketua DPR lagi, PDIP mengungkap, keinginan mendapatkan tempat di pimpinan DPR. Alasannya, PDIP merupakan partai pemenang pemilu yang harusnya mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR.

Politisi PDIP Darmadi Durianto mengatakan, pihaknya berharap agar kader PDIP memiliki satu kursi di jajaran pimpinan DPR.

Alasannya, karena PDIP adalah partai pemenang saat Pemilu 2014 lalu. "Kita pasti menginginkan agar PDIP punya wakil ketua di sana. Karena secara logika masak partai pemenang tidak punya wakil ketua di sana," kata Darmadi saat dihubungi, Selasa (22/11).

Demi memuluskan niatnya itu, kata Darmadi, PDIP akan mendorong agar salah satu kadernya menjadi wakil ketua DPR. Meski begitu, Darmadi mengaku belum ada pembahasan mendalam soal wacana tersebut.

"Pasti kita dorong, masalah keadilan harus diperjuangkan. Pada akhirnya keadilan lah yang akan menang," jelasnya.

Senada dengan Darmadi, pimpinan Fraksi PDIP di DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, DPR harusnya mencerminkan representasi dari aspirasi rakyat pada Pemilu 2014. Apalagi, PDIP adalah partai pemenang dengan suara terbanyak.

"Sebagai wacana ya boleh saja dikembangkan ya karena idealnya demokrasikan dan DPR sebagai lembaga perwakilan jadi harus mencerminkan representasi dari pilihan dan aspirasi rakyat," kata Hendrawan dihubungi, Selasa (22/11).

Hendrawan menyebut, peluang untuk menempatkan kader PDIP di jajaran pimpinan DPR masih terbuka. Namun demikian, wacana itu harus berdasarkan kesepakatan bersama di DPP PDIP.

"Oh iya pasti dong (berpeluang), tetapi tetap harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan catatan di dalam hati kita masing-masing bahwa kita mempunyai keinginan untuk membangun kredibilitas DPR bersama-sama," klaimnya.

Sementara itu, Setya Novanto pun tak mau menegaskan ada bergaining antara Golkar dan PDIP soal kursi pimpinan DPR. Novanto hanya berharap, semua berjalan dengan lancar.

"Saya kan belum sampai (dilantik). Apapun yang disampaikan oleh pihak PDIP ya kita tentu memberikan apresiasi," ujar dia, Selasa (22/11).

Novanto berharap, proses pengajuan dirinya menduduki kembali kursi DPR berjalan mulus. Sehingga keinginan dari PDIP untuk memperoleh satu kursi di jajaran pimpinan DPR bisa saja terpenuhi.

"Mudah-mudahan semuanya berjalan baik," singkatnya.