Demokrat: Zaman SBY, Presiden Tidak Ikut Campur Pemilu
Merdeka.com - Ketua DPP Demokrat, Herman Khaeron membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo. Ketika SBY menjadi kepala negara, tidak pernah mencampuradukan jabatan sebagai presiden dengan pelaksanaan pemilu di 2009 dan 2014.
Hal itu menjelaskan pernyataan SBY yang mendapatkan informasi Demokrat sebagai oposisi diskenariokan tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di 2024. Bahkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat itu memberikan penekanan dengan menggunakan diksi 'Jahat Bukan?'
"Penekanan 'jahat bukan?' itu berarti mengandung arti, SBY selama dua periode memimpin 10 tahun tidak pernah menjalankan politik-politik yang seperti ini," kata Herman dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9).
Pernyataan SBY yang mengaku mendapat informasi kecurangan di Pemilu 2024 adalah untuk menegaskan di eranya tidak pernah terjadi. SBY ingin mengatakan tidak ada presiden mencampuradukan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dengan urusan pemilu lima tahunan.
"Itu untuk meyakinkan bahwa pemerintahan pada saat itu tidak pernah mencampuradukan posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dengan pesta demokrasi," terangnya.
Herman menyebut, tanpa campur tangan kepala negara membuat pelaksanaan pemilu di era SBY menghasilkan banyak calon pemimpin di Pilpres.
"Makanya muncul calon banyak terus karena bebas, tidak ada tekan-tekanan kepada partai-partai, tidak ada," tutup Herman.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaHarapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaJamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta
Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnya