Merdeka.com - Dalam sidang paripurna RUU Pilkada di DPR, Kamis (25/9), Partai Demokrat walk out dari sidang tersebut. Mereka beralasan 10 opsi mereka tidak didukung oleh fraksi lainnya.

Akibat aksi walk out Demokrat, paripurna menghasilkan UU Pilkada yang isinya kepala daerah dipilih oleh DPRD. Demokrat yang awalnya mendukung pilkada langsung pun langsung dihujani kritik pedas.

Kritik pedas tersebut langsung mengarah kepada Ketua Umum Demokrat sekaligus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di media sosial, SBY dan Demokrat menjadi bulan-bulanan masyarakat.

SBY dituding biang keladi dari pengesahan UU Pilkada dengan hasil kepala daerah dipilih DPRD. Semua kader Demokrat pun ramai-ramai membantah kalau walk out merupakan perintah SBY.

Alasan masyarakat menuding SBY biang keladi sangat beralasan. Pasalnya, SBY selalu berperan penting dalam setiap langkah Demokrat mengambil keputusan.

Seolah tak mau SBY disalahkan, kader Demokrat melimpahkan kesalahan kepada Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan Ketua Fraksi Nurhayati Assegaf bertanggung jawab atas perintahnya untuk walk out dari sidang paripurna. Sebagai pemimpin, Nurhayati sudah tahu risiko yang dihadapinya ketika mengeluarkan perintah tersebut.

"Walk out. Itu dari ketua fraksi. Kalau memang nanti ada (sanksi) ya itu sebuah tanggung jawab dari pemimpin. Sebagai pemimpin adalah sebuah pribadi yang siap dikorbankan, itulah filosofi pemimpin. Tidak bisa melepaskan tanggung jawab," ujar Max di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9).

Selain itu, Wasekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan semua kader saat itu tengah memperjuangkan opsi mereka paling tidak sampai masuk voting. Tapi tetap tak digubris Priyo Budi Santoso yang saat itu menjadi pimpinan sidang.

"Bu Nur (Nurhayati Assegaf) menganggap bahwa beliau udah berusaha keras dan Benny (Benny K Harman) yang membacakan tentu udah persetujuan Bu Nurhayati. Orang Bu Nur yang pimpin walk out. Pada saat di lapangan mungkin Bu Nur udah lelah dengan berjam-jam lobi enggak berhasil, beliau melihatnya hopeless. Mungkin itu yang menyebabkan ya udah mau apalagi jangankan memenangkan opsi Pilkada langsung dengan 10 perbaikan, untuk masuk jadi opsi dalam voting aja enggak bisa," jelasnya.

Saat itu, tambahnya, raut wajah Nurhayati tampak sudah menyerah. Sehingga semua anggota fraksi memilih bersepakat dan mengikuti keputusan untuk keluar ruangan sidang.

"Ketika Bu Nur hopeless enggak berhasil, jadikan opsi voting ya kita mundur. Saya sebagai bawahan ya udah terima," pungkasnya.

Akhirnya, Nurhayati mengaku dirinyalah dalang di balik aksi walk out Partai Demokrat pada sidang paripurna di DPR RI yang berujung disahkannya RUU Pilkada via DPRD.

"Keputusan walk out adalah keputusan saya, karena saya berharap kalau misalnya memang ada yang menyetujui ya ikut walk out," cetus Nurhayati kepada wartawan di kantor DPP Demokrat.

Saat disinggung soal isu SBY yang memerintahkan aksi walk out, Nurhayati menampik hal tersebut. Ia berdalih sejak SBY ke luar negeri, dirinya tidak pernah melakukan komunikasi dengan SBY bahkan sampai sidang berlangsung.

"Saya tekankan, saya sama sekali tidak menerima bahkan tidak berkomunikasi dengan Pak SBY ketika saya mengambil keputusan itu," ungkapnya.

Dia menganggap, sebagai pimpinan fraksi adalah haknya dalam mengambil keputusan partai untuk meninggalkan sidang paripurna yang sedang berlangsung itu.

"Sekarang saya sebagai pimpinan fraksi masa saya tidak berani ambil keputusan. Apa gunanya saya dijadikan pimpinan fraksi kalau tidak berani mengambil keputusan," ucapnya.

Sikap perubahan Nurhayati mungkin menjadi tanda tanya. Apakah SBY mengorbankan Nurhayati untuk menyelamatkan wajahnya terhadap publik?