Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat: Tak Ada Ketua DPD & Ketua DPC Hadir KLB Abal-abal, Semua Masih Waras

Demokrat: Tak Ada Ketua DPD & Ketua DPC Hadir KLB Abal-abal, Semua Masih Waras Deputi Bappilu DPP PD Kamhar Lakumani. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Demokrat memastikan tidak ada Ketua DPD dan DPC yang akan hadir ke Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Hotel The Hill di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Demokrat membantah klaim Mantan Politisi Partai Demokrat Darmizal bahwa 1.200 kader siap meramaikan KLB.

"Sekali lagi kami pastikan tak ada Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah menghadiri kegiatan KLB abal-abal tersebut. Semuanya masih waras," kata Deputi Bappilu DPP PD Kamhar Lakumanikepada merdeka.com, Jumat (5/3).

Kamhar menegaskan jika KLB yang dibuat mantan kader Demokrat tersebut abal-abal. Sebab, Demokrat belum pernah mengeluarkan SK Kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB. Ditambah status Darmizal Cs yang sudah dipecat Demokrat membuatnya tidak memiliki hak memakai atribut partai lagi.

"Tak punya legal standing. Apalagi mereka-mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat, sama sekali tak punya hak untuk membawa-bawa nama Partai Demokrat dan menggunakan atribut Partai Demokrat," tegas dia.

Selain itu, kata Kamhar, tidak ada keadaan yang memaksa Demokrat harus menggelar KLB, apalagi mengganti Ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono. Kepengurusan di bawah kepemimpinan Ketum AHY justru dinilai harus diapresiasi karena memiliki banyak pencapaian.

"Hasil survei terakhir beberapa lembaga survei, Partai Demokrat telah masuk tiga besar dengan persentase elektabilitas double digit," ujar Kamhar.

Di internal partai, lanjut Kamhar, juga tak ada keretakan mulai dari DPP sampai tingkat DPC. "Kami tegaskan ini bukan persoalan internal Partai Demokrat, karena tak ada sama sekali persoalan atau riak-riak dari segenap kader yang memiliki legal standing atau pemilik suara sah yaitu 34 orang Ketua DPD dan 514 orang Ketua DPC," jelas dia.

Oleh sebab itu, pihaknya memandang Gerakan Pengambilalihan Kepemimipinan Partai Demokrat ini hanya kepentingan segelintir orang untuk mengejar kekuasaan. Salah satunya kepentingan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang berambisi maju di Pilpres 2024.

"Di sisi lainnya dimana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti," ungkap Kamhar.

Sementara bagi Darmizal Cs, Kamhar menyebut mereka tergiur dengan kekuasan dan uang untuk mengobrak abrik kedaulatan Demokrat.

"Ini terbaca sebagai operasi yang dimotori aktor eksternal yang terafiliasi dengan kekuasaan yang menggunakan tangan para mantan kader dan segelintir kader yang diduga tergiur kekuasaan dan rupiah,"

Kamhar menambahkan, praktek-prakter semacam ini ini mengancam eksistensi demokrasi yang diperjuangkan bersama sebagai agenda reformasi.

Mantan Politisi Partai Demokrat Darmizal mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat berlangsung pada Jum'at, (5/3). Darmizal menjelaskan, sebagian besar Ketua DPD dan Ketua DPC sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam KLB.

"Pendiri Partai, Ketua DPD dan DPC, Pimpinan Organisasi Sayap, seperti AMD, KMD, BMD dan GMD beserta pengurus di seluruh tanah air, sudah konfirmasi datang (ke KLB). Sebab semangat dan harapan kami sama: PD harus dipimpin Ketua Umum yang kompeten, terbuka, egaliter dan tidak semena-mena," kata dia dalam keterangannya, Kamis (4/3) malam.

Darmizal menilai, langkah DPP Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sudah sangat terlambat dalam melakukan upaya pendekatan kepada DPD dan DPC. Dia mengatakan, tindakan tersebut sebagai kesia-siaan.

"KLB sudah di depan pintu. Nasi sudah jadi bubur. Mereka tidak perlu menyesalinya," jelasnya.

Darmizal mengklaim, KLB akan dihadiri sekitar 1.200 orang yang terdiri dari peserta DPC dan DPD dan tamu undangan dari seluruh tanah air.

"Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," ucapnya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JK Sindir Pihak yang Salah Kaprah Memahami Demokrasi

JK Sindir Pihak yang Salah Kaprah Memahami Demokrasi

Dalam sambutan di acara diskusi 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi', salah satu yang disinggung JK mengenai demokrasi.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini

Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terapkan Pembatasan Angkutan Barang saat Libur Lebaran, Ini Ruas Jalan yang Dibatasi

Pemerintah Terapkan Pembatasan Angkutan Barang saat Libur Lebaran, Ini Ruas Jalan yang Dibatasi

Pemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya