Demokrat Tagih Jatah Cawapres, NasDem: Emang di Sini Utang? Kan Enggak!

Merdeka.com - Partai Demokrat menagih jatah calon wakil presiden (Cawapres) kepada Anies Baswedan. Majelis Tinggi Demokrat memutuskan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dengan catatan kader Demokrat menjadi pendampingnya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. Diketahui, nama yang diusulkan oleh Partai Demokrat adalah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Menaggapi hal itu, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya meminta agar Partai Demokrat mengingat bagaimana poin kesepakatan deklarasi koalisi perubahan. Salah satunya, menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk menentukan siapa cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.

"Ingat apa materi yang disampaikan oleh Partai Demokrat saat mendeklarasikan Mas Anies. Ingat saja itu poinnya. Apa poin deklarasinya. Teman-teman lihat, poin deklarasi NasDem poin deklarasi Demokrat, poin deklarasi PKS, tiga-tiganya memberikan kewenangan kepada Mas Anies untuk menentukan cawapres," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).

Dia pun menyebut, bahwa perwakilan Partai Demokrat di tim kecil yakni Waketum Partai Demokrat Iftitah dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. Namun, jika pernyataan Hinca tersebut hanya sebatas aspirasi dia menilai tak masalah.

"Kalau masalah aspirasi it's okay saja. Tapi masalah tagih-tagih memang di sini utang? Kan enggak. Sebagai konteks aspirai sah-sah saja. Boleh-boleh saja," tegasnya.

Willy kembali menegaskan, untuk sosok cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat.

"Masalah calon wakil presiden, nanti ada saatnya itu baru pegangan bersama," imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat meminta jatah calon wakil presiden kepada Anies Baswedan. Majelis Tinggi Demokrat memutuskan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dengan catatan kader Demokrat menjadi pendampingnya.

"Kami tentu minta majelis tinggi partai kan enggak mungkin kami memutuskan cuma presidennya saja karena kewenangannya juga wakil presiden berpasangan. Kami memintanya supaya juga wakilnya dari kami dengan rumusan kriteria yang disepakati diserahkan kepada calon presiden yang diusung," ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).

Terkait deklarasi, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Anies. Tetapi Hinca yakin akan terjadi menjelang detik terakhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Masih perlu pendekatan untuk menentukan calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan.

"Biarkan itu berjalan waktu itu sampai waktunya nanti pendaftaran itu tetapi percakapan-percakapannya jangan dibatasi enggak boleh lah itu, boleh lah bercakap-cakap. Dan kalau perempuan mau jadi istri kita kan ngapelinnya kan panjang menjelaskan dulu kepada orang tuanya tetangga dan semua baru jalan. Nah proses yang kami lakukan ini sudah pada proses ke situ," ujar Hinca.

Demokrat menginginkan kursi calon wakil presiden karena demi kepentingan partai. Hal tersebut telah dikomunikasikan kepada Anies.

"Saya katakan tadi nggak mungkin majelis tinggi itu memutuskan cuma capresnya saja karena ini untuk kepentingan di Partai Demokrat karena itu kami semua berdialog dengan mas Anies one by one dalam rapat itu, di mobil mas Anies bilang saya baru kali ini bertemu rapat sampai seperti ini semua bicara dan menyampaikannya," ujar Hinca.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com