Merdeka.com - Partai Demokrat mengungkap pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Dia adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Moeldoko menyalahgunaan kekuasaan dengan cara mencatut nama Presiden Joko Widodo.

"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," kata Herzaky lewat keterangan tertulis kepada merdeka.com, Senin (1/2).

Dia menjelaskan cara Moeldoko berupaya 'menggoyang' posisi AHY dengan langsung menemui para kader Demokrat. Hal ini terungkap dari pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat.

Tujuan pengambilalihan itu untuk kepentingan terkait calon presiden 2024.

"Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," tegas dia.

Demokrat masih menunggu respons dari Presiden Jokowi mengenai polemik ini. Herzaky mengaku sudah mendapat info jika Jokowi sudah membaca surat dari AHY.

"Kami mendapat info kalau Bapak Presiden sudah membaca surat dari kami," tandas Herzaky.

Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi salah satu pihak yang diduga menjadi tokoh gerakan perebutan paksa Partai Demokrat. Terkait hal itu Moeldoko pun angkat bicara.

Dia meminta tidak mengkaitkan isu tersebut dengan istana.

"Saya masih diam-diam saja sih, karena saya enggak perlu reaktif dalam hal ini, poin pertama jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana," kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi, Senin (1/2).

Dia pun meminta agar publik tidak mengkaitkan isu tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab kata dia, Jokowi tidak mengetahui hal tersebut.

"Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, jadi itu urusan saya Moeldoko ini bukan selaku KSP," tegas Moeldoko.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengendus adanya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak salah satunya dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diketahui AHY pada sepuluh hari yang lalu dari laporan aduan para pimpinan dan kader partainya yang diduga melibatkan pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," beber AHY dalam siaran telekonference di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

AHY mengatakan ajakan untuk mengambil alih untuk menggantikan ketua umum PD pun dengan berbagai cara. Mulai dari telepon hingga melakukan pertemuan langsung. Hal tersebut membuat para kader dan pimpinan menjadi tidak merasa nyaman. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum PD dijadikan kendaraan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ungkap AHY.