Demokrat sebut kritik Jokowi ke SBY tak pengaruhi koalisi Pilpres 2019
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Syarief Hasan berharap kritikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kepemerintahan Presiden keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam hal perencanaan koalisi Pilpres 2019. Karena, kata dia, setiap kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
"Ya kita tidak sampai ke sana," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5).
"Kita harus paham bahwa setiap presiden itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah akan lebih bagus kalau saling melengkapi. Itu yang paling penting," lanjutnya.
Syarief menuturkan, keberhasilan suatu pemerintahan hanya bisa diukur dari tingkat kemiskinan, kesejahteraan hingga pemasukan perkapita masyarakat. Menurutnya tolak ukur itu sudah berhasil dicapai oleh Presiden keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kemiskinan itu turun dari 17 persen koma sekian turun menjadi 10 koma sekian. Nah pengangguran juga demikian. Turun menjadi 10. kemudian income perkapita rakyat Indonesia naik. Naik 380 persen. Nah ini bukti bahwa kebijakan yang dulu itu betul bahwa kebijakan itu akan disempurnakan lagi silakan, itu memang harusnya demikian," ucapnya.
Diketahui, Presiden keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membalas kritikan Presiden Jokowi yang tentang harga BMM khususnya di kawasan Timur Indonesia. Jawaban dari kritik tersebut dicuitkan SBY melalui akun Twitternya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaSBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPemberian pangkat jenderal kehormatan itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaSaleh menyebut adanya silaturahmi seperti itu, akan mengurangi ketegangan antar pendukung.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.
Baca Selengkapnya