Demokrat: UU PPRT Tak Hanya Perlindungan PRT, tapi Keadilan Sosial Sesuai Pancasila
Merdeka.com - Asisten Rumah Tangga (ART) bernama Siti Khotimah alias SKH (23) asal Pemalang, Jawa Tengah disiksa majikan berinisial SK (68) dan MK (64) di Kawasan Simprug, Jakarta Selatan. SKH dianiaya SK dibantu MK, anak dan 5 pembantunya lantaran dituduh mencuri pakaian dalam.
Politikus Partai Demokrat, Tatyana Sutara menilai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sudah waktunya disahkan menjadi Undang-Undang.
"UU PPRT bukan hanya tentang perlindungan PRT, tapi tentang Indonesia yang berkeadilan sosial sesuai dengan sila ke 4 dari Pancasila," ujar Tatyana di Jakarta, Kamis (23/2).
"Harus disadari besarnya peran PRT dalam sebuah keluarga, tidak hanya membantu pekerjaan rumah tangga tetapi juga memberi kesempatan bagi para Ibu yang harus berperan ganda mensejahterakan keluarganya," kata Tatyana menambahkan.
Menurut Tatyana, merupakan tantangan bagi kita di era modern untuk melakukan perubahan perilaku dan cara memperlakukan PRT sebagai pekerja dengan lebih manusiawi.
"Ke depan PRT juga harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan yang bisa meningkatkan kualitas SDM nya, sehingga diharapkan juga akan meningkatkan kualitas hidupnya misalnya dengan membuka usaha sesuai dengan keahliannya seperti kuliner, jasa kebersihan dan lain lain," jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar DPR dapat mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar menjadi Undang-Undang.
"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua pemangku kepentingan atau stake holder," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Megawati Temui Paus Fransiskus di Vatikan, BPIP: Perkenalkan Pancasila ke Forum Internasional
Menurut Aris, kunjungan Megawati itu, merupakan bagian dari komitmen Indonesia mempromosikan dan mendorong aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
Baca Selengkapnya11 Prinsip Pemilu beserta Tujuan, Fungsi, dan Asasnya
Prinsip-prinsip dalam pemilu adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu agar pemilu berjalan dengan demokratis dan transparan.
Baca SelengkapnyaUsai Kritik Prabowo, Ganjar Siapkan Solusi Jitu Ini untuk Memperkuat Pertahanan Negara
Ganjar Pranowo mengkritik pembelian alutsista bekas dan kebijakan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan saat Debat Capres.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaAhok: Saya Petugas Partai, Karena Kader yang Dilatih
PDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca Selengkapnya