Merdeka.com - Komite Konvensi Partai Demokrat tak melarang peserta konvensi mendapat sumbangan dari pihak manapun untuk melakukan kampanye. Sementara dalam UU Tipikor, penyelenggara negara dilarang menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Padahal, mayoritas peserta konvensi adalah penyelenggara negara.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf sepakat jika penyelenggara negara tak bisa seenaknya menerima sumbangan. Dia menjelaskan, sumbangan yang diterima penyelenggara negara harus diaudit.

"Itu aturan memang enggak boleh, menerima sumbangan harus diaudit," jelas Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9).

Kendati demikian, Nurhayati tetap membela aturan komite yang mempersilakan peserta konvensi menerima sumbangan. menurutnya, komite membebaskan menerima sumbangan dengan syarat, sumbangan tersebut sesuai dengan aturan undang-undang (UU).

"Artinya kan tidak sumbangan, boleh tentu terbatas kepada undang-undang," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam Pasal 12B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dijelaskan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selanjutnya dalam Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor dijelaskan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut berdasarkan Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor mesti dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi diterima.

Adapun sejumlah pejabat negara yang menjadi peserta konvensi adalah Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Hary Sarundajang, anggota DPR Hayono Isman dan anggota BPK Ali Masykur Musa serta Dubes RI di Amerika Serikat, Dino Patti Djallal.