Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya sekedar beretorika guna mengatasi ancaman krisis yang terjadi saat ini. SBY meminta Jokowi memberikan solusi yang nyata.

Majelis Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin secara rinci menjelaskan apa maksud dan tujuan pernyataan SBY itu. Dia menilai, selama ini seakan pemerintahan Jokowi terkesan terlalu menganggap sepele pertumbuhan ekonomi yang merosot. Sehingga, hanya melontarkan retorika semata.

"Saya kira retorika itu kan dekat dengan style menggampangkan masalah, hindarilah hal seperti itu. SBY ingin mengingatkan hal yang baik untuk kita bersama. Semua itu harus sudah ada penelitian. Sehingga kalau itu dilakukan hanya retorika jalan keluar tidak akan terjadi," kata Amir di Cipanas, Jawa Barat, Sabtu (29/8).

Walaupun begitu, mantan Menteri Hukum dan HAM ini mengakui bahwa retorika memang acapkali terjadi dimanapun. Tetapi, kata dia, publik akan menilai apakah retorika yang dilontarkan seseorang hanyalah sebuah seni dalam berbicara atau ada ada bukti nyata dari apa yang disampaikannya.

"Retorika itu selalu ada saja, disaat kita sukses atau gagal bisa saja retorika itu terjadi. Tapi publik sangat cerdas," katanya.

Dalam rapat pleno perdana DPP Partai Demokrat, Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyoroti perlambatan ekonomi yang terjadi di era pemerintahan Jokowi-JK. Kali ini, SBY menyampaikan dengan cukup galak.

Dia meminta agar pemerintahan tidak terus-terusan hanya sekedar melontarkan retorika.

"Tolong berhenti retorika ideologis. Rakyat dalam keadaan seperti ini tidak butuh retorika ideologis. Rakyat butuh barangnya ada dan harganya terjangkau. Kalau main retorika dari hari ke hari enggak akan selesai masalah," kata SBY dalam rapat pleno Pengurus Pusat di Cipanas, Jawa Barat, Jumat (28/8).

Lebih jauh, SBY juga berharap agar pemerintahan Jokowi tak hanya mengumbar janji-janji mengatasi ancaman krisis ekonomi.

"Pastikan jangan ada janji-janji yang baru dengan menambah APBN. Di samping tidak tepat, uangnya juga tidak ada, coba anggota dewan DPR yang ada di sini cocokkan. Kalau (uangnya) ndak ada ya mbok ya jangan ada janji yang baru," tukasnya.