Merdeka.com - Fraksi Demokrat di DPR menyikapi dana aspirasi yang menjadi polemik belakangan ini. Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut sikap partainya tak secara tegas apakah setuju atau menolak dana aspirasi Rp 11,2 triliun itu.

Malahan, ia mendesak pemerintah memberikan penjelasan tentang perannya dalam masalah ini.

"Sikap Partai Demokrat saat ini adalah meminta Pemerintah memberikan penjelasan posisinya dalam masalah ini, di hadapan fakta obyektif kelesuan ekonomi dan menurunnya daya beli rakyat yang membutuhkan prioritas kebijakan pemerintah," kata Ibas saat konferensi pers di Fraksi Demokrat, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Ibas mengatakan, Partai Demokrat, menghargai gagasan bahwa setiap anggota DPR wajib memperjuangkan aspirasi pembangunan di daerah pemilihannya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) Pasal 80 ayat (J).

Namun, dia mengingatkan, pada tahun 2010 Demokrat memilih untuk tidak menyetujui usulan bahwa anggota DPR dapat mengalokasikan dana dalam APBN bagi pembangunan daerah pemilihannya, yang pada saat itu disebut sebagai dana aspirasi.

"Sikap kami tersebut didasari oleh bagaimana meletakkan skema tersebut dalam sistem penganggaran negara dan daerah agar beriring dan tidak berbenturan dengan rencana dari pihak eksekutif. Kedua, bagaimana menjamin implementasi skema tersebut agar tidak tumpang tindih dengan penganggaran daerah yang diaspirasikan oleh anggota DPRD propinsi, kabupaten dan kota? Bukankah anggota DPRD dianggap lebih tahu?" kata Ibas.

"Ketiga, kalau anggota DPR dapat menentukan sendiri proyek dan anggarannya, maka tidakkah ini mengakibatkan kekaburan fungsi eksekutif dan legislatif. Lalu, bagaimana memastikan skema ini tidak disalahgunakan?" ucapnya.

Setelah pemerintah memberikan penjelasan, lanjut dia, barulah partai Demokrat akan mengambil sikap apakah menyetujui atau menolak dana aspirasi.