Demokrat mau ambang batas capres nol: Pakai dong akal sehat!

Merdeka.com - Partai Demokrat bersikukuh menginginkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden nol persen dalam revisi UU Pemilu yang tengah dibahas DPR. Keinginan presidential threshold nol persen dianggap Partai Demokrat berdasarkan akal sehat.

"Pakai dong akal sehat, hukum, politik, dan demokrasi pakai akal sehat, apa alasannya. bukan soal 5, 10, atau 50 persen. bukan soal persentase, soal akal sehat!" ujar Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny K Harman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7).

Demokrat sejak awal ingin ambang batas capres dihapus. Sebab sudah tidak relevan dengan sistem pemilu presiden dan legislatif yang digelar serentak.

Jika masih ada ambang batas, maka angka presidential threshold yang digunakan dari pemilu legislatif lima tahun lalu. Hal itu yang ditolak keras oleh partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Menurut Benny, pihaknya siap apabila musyawarah tak terpenuhi dan diputuskan untuk melalui jalur voting dalam menentukan presidential threshold. Meskipun, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) telah melunak dengan tak ngotot menginginkan presidential threshold nol persen.

"Enggak penting paham-pahaman, mau enggak paham silakan musyawarah, voting, nothing to do soal sepemahaman," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, keputusan soal lima isu krusial dalam Revisi UU Pemilu termasuk presidential threshold tak diputuskan melalui sistem paket. Sebab, ia menilai paket rentan terhadap transaksional.

"Kami ingin lima isu itu diambil item per item enggak ada paket-paketan. Kalau paket terkesan tukar guling, transaksional," katanya.

Ditemui terpisah, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengakui pihaknya telah melunak dengan tak ngotot menginginkan presidential threshold nol persen. Dia mengakui pula presidential threshold lebih mengarah pada jalan tengah, yaitu 10 persen.

"Isu krusial presidential threshold PAN fleksibel. Kalau misalkan di angka 10 persen itu menjadi kata mufakat dan tidak ada kubu-kubuan dan voting-votingan saya kira lebih baik," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya melunak dikarenakan ingin menghindari jalur voting. Meski diperkenankan, voting dianggap jalur yang tak tepat karena isu ini seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah.

"Kita sudah bicara dengan semua fraksi semua kita sudah bicara menghindari voting agar suara DPR satu dan titik berapa kita bicara," ujarnya.