Merdeka.com - Partai Demokrat masih berpikir-pikir untuk menyetujui revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan, pihaknya akan setuju revisi undang-undang KPK, jika poin-poinnya untuk memperkuat KPK.

"Demokrat tentunya kita harus melihat secara luas, jernih, dan betul-betul fokus. Intinya, revisi UU KPK itu harus menguatkan KPK. Kalau melemahkan KPK tentunya Demokrat tidak setuju," kata Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/2).

Menurut Agus, revisi undang-undang KPK yang diputuskan oleh badan legislasi DPR sedang dibahas Partai Demokrat. Oleh sebab itu, pihaknya meminta revisi undang-undang KPK tak dibahas dalam rapat paripurna pada hari ini.

"Partai Demokrat hari ini juga memberikan suatu pandangan bahwa seyogyanya rapat paripurna nanti belum membahas masalah revisi UU KPK. Karena hasil dari kemarin kan harus kita pelajari dulu, apakah betul bahwa revisi itu memperkuat KPK," kata dia.

Saat disinggung dewan pengawas kewenangannya lebih tinggi dari pimpinan KPK, ia menjawab diplomatis. Menurut dia, pihaknya perlu mempertimbangkan hasil revisi undang-undang KPK itu.

"Dari partai kita mengambil suatu kebijakan, ini memerlukan suatu pemikiran yang jernih dan strategis. Karena kita ketahui bahwa yang kita inginkan revisi harus memperkuat KPK. Ini dalam pelajaran, kita harus pelajari secara seksama. Maka PD mengusulkan revisi UU KPK tidak dibahas di paripurna hari ini. Berikan kesempatan untuk dipelajari, dan betul-betul dikuatkan. Dan kita melihat betul nggak sisi penguatan KPK ada," ucapnya.

"Di DPP kita bahas secara konseptual, strategis, luas, dan detil. Tujuan kita apabila revisi intinya harus memperkuat KPK. Dan kita memperlukan waktu untuk mempelajari secara seksama karena memang ini harus kita putuskan secara strategis," tandasnya.