Demokrat KLB: Kami Minta Maaf Kepada Presiden Jokowi atas Kegaduhan yang Terjadi
Merdeka.com - Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kegaduhan yang terjadi. Mereka juga menyampaikan maaf kepada publik.
"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf sebesar besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," kata Jubir Demokrat KLB, Muhammad Rahmad di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3).
Menurutnya, kegaduhan itu terjadi karena Susilo Bambang Yudhoyono dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono telah membangun narasi yang sesat. Kata dia, mereka menuduh istana terlibat dalam kisruh Partai Demokrat.
"SBY dan AHY melalui corong corong juru bicaranya telah membangun narasi yang sangat menyesatkan antara lain menuduh pemerintahan Jokowi dan istana terlibat menuduh bapak Moeldoko membeli partai Demokrat," ucapnya.
Rahmad melanjutkan, SBY dan AHY juga memainkan drama. Seakan-akan mereka dizalimi.
"SBY dan AHY juga memainkan playing victim seakan-akan menjadi pihak yang terzalimi dan mencitrakan kepada pihak luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kembali Diajak Kunker Presiden, AHY: Saya Salut Betul dengan Pak Jokowi, Selalu Luangkan Waktu Sapa Rakyat
Jokowi mengajak sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya AHY.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye, Airlangga Singgung Soekarno dan Soeharto
Menurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaRespons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaNamanya Disebut di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Respons Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari soal namanya ikut diseret-seret dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaHaris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau
Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca SelengkapnyaDulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Selengkapnya