Demokrat: Kalau PKS tidak nyaman di Setgab ngomong saja
Merdeka.com - Posisi Partai keadilan Sejahtera (PKS) di Sekretaris Gabungan (Setgab) koalisi kembali hangat diperbincangkan. Keinginan kader PKS supaya keluar dari Setgab, mendapat tanggapan datar dari Partai Demokrat sebagai pemimpin Setgab.
"Jadi sebetulnya koalisi sejak awal petinggi partai, dan mekanisme di partai atau koalisi kan ada, kita kan ada Setgab, kita bisa bicarakan di Setgab. Kalau ada yang tidak nyaman, kita bicarakan di Setgab," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anggota Komisi I DPR Nurhayati Alie Assegaf di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (23/5).
Partai Demokrat optimis roda pemerintahan tetap jalan, kalau memang PKS memutuskan keluar dari Setgab. Nurhayati sendiri menegaskan Partai Demokrat tak kompromi soal korupsi.
"Saya kira itu kita serahkan, kalau Partai Demokrat tidak melebar ke mana-mana. Dan Partai Demokrat tidak kompromi dengan koruptor," lanjutnya.
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah berharap supaya PKS memutuskan keluar dari kursi koalisi dengan Partai Demokrat.
"Saya ingin sekali partai keluar dari koalisi," kata Fahri usai mengikuti rapat Timwas Century di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5).
Menurut Fahri, dirinya sudah tak sejalan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, niatannya tersebut murni merupakan pendapat pribadinya.
"Saya termasuk yang memprotes cara kepemimpinan SBY," lanjutnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPolresta dan Pemkot Pekanbaru Gelar Istigasah Demi Pemilu Damai
Kombes Jeki berharap melalui istigasah bersama ini jadi momentum meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaKabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja
Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Baca SelengkapnyaTurun Gunung Kampanyekan Prabowo di Malang, SBY: Beliau Sahabat Saya, Putra Terbaik Bangsa
SBY juga mengajak masyarakat mencoblos Partai Demokrat. Sebab menurutnya, Demokrat adalah partai yang selama ini selalu berpihak dan memperjuangkan hak rakyat.
Baca Selengkapnya