Demokrat instruksikan kader di DPR hadiri paripurna RUU Pilkada
Merdeka.com - DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan instruksi kepada para kadernya yang duduk di DPR untuk hadir di sidang Paripurna pengesahan RUU Pilkada yang akan diselenggarakan Kamis (25/9) nanti. Instruksi tersebut berlaku untuk seluruh anggota Fraksi Demokrat di DPR, termasuk yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
"Mulai Senin ini, kami keluarkan imbauan agar semua anggota hadir dalam rapat Paripurna sampai tanggal 29. Semua yang kunjungan kerja harus hadiri Paripurna, karena agenda banyak pengesahan," kata politikus Partai Demokrat, Andi Timo Pangerang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).
Menurutnya, imbauan itu terkait selisih suara antara anggota parlemen pendukung pilkada langsung dengan anggota parlemen pendukung pilkada melalui DPRD. Andi menjelaskan, apabila Paripurna RUU Pilkada dilakukan voting, dan seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat bersuara bulat mendukung pilkada langsung, maka selisih suara dengan anggota parlemen yang mendukung pilkada melalui DPRD hanya sedikit.
"Untuk RUU Pilkada, apalagi selisih suaranya tipis sekali hanya 14 suara. Jadi kami wajibkan untuk hadir," imbuh Andi.
Meski mengusung opsi ketiga, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, sikap Partai Demokrat dinilai sudah berseberangan dengan Koalisi Merah Putih.
"Kami berbeda, itu jelas dan kita yang paling pertama mengumumkan itu sikap kita. Kita lihat saja nanti. Yang pasti Fraksi Partai Demokrat adalah perpanjangan tangan DPP Partai Demokrat. Tentu Fraksi Partai Demokrat dengan sikap DPP demikian, kami semua siap mengamankan amanat untuk mendukung pilkada langsung. Tinggal prosesnya di DPR. Kalau sampai voting maka kita pada pilihan pilkada langsung," tutup Andi.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaPolres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca Selengkapnya