Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Dinilai Selamat dari Upaya 'Di-Golkar-Kan'

Demokrat Dinilai Selamat dari Upaya 'Di-Golkar-Kan' AHY. ©2018 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, langkah yang diambil Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap upaya kudeta adalah tepat.

Sebab, dari pengalaman yang terjadi di partai lain seperti Golkar, PPP dan Berkarya, dualisme berhasil dilakukan dan kubu pendukung pemerintah yang menang.

"Kalau tidak diatasi dengan cepat, bukan tidak mungkin nasib Demokrat bisa tragis, bisa bernasib sama seperti partai lain yang dikudeta, diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK Kemenkum HAM," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (3/1).

Politik belah bambu yang dialami Partai Demokrat saat ini bukan hal yang baru dan sudah pernah dialami oleh partai politik sebelumnya. Seperti Golkar yang pernah pecah dengan adanya dualisme kepengurusan antara kelompok Aburizal Bakrie alias Ical dengan kelompok Agung Laksono.

Bahkan masalah tersebut berangsur-angsur sejak 2014 sampai dengan 2016 ketika putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi kubu Agung dan mengesahkan kubu Ical. Hingga selesai pada disahkannya dalam Munas Luar Biasa Golkar yang digelar di Nusa Dua, Bali.

"Politik belah bambu juga hal yang sama pernah menyasar internal Partai Golkar, munculnya dualisme kepengurusan via munas Ancol dan Munas Bali," jelasnya.

Tidak hanya Golkar, Pangi juga menarik beberapa Partai Politik yang mengalami dualisme kepemimpinan seperti PPP dam Partai Berkarya besutan Tommy Suharto.

"Hal sama juga terjadi dualisme pada partai PPP pada munaslub Jakarta dan Surabaya, kemudian baru-baru ini peristiwa tragis yang dialami partai berkarya, dualisme kepengurusan Tommy Soeharto melalui kudeta yang dilakukan Muchdi Purwoprandjono, lalu SK Kemenkum HAM mengesahkan kepengurusan Muchdi," bebernya.

Atas hal itu, Ia menjelaskan bila pola gerakan politik pengambilan kekuasaan dalam internal parpol semuanya sama. Dengan memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat untuk mengambil momentum ketika benturan kubu di dalam internal partai yang kian mengeras.

"Memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, menyelenggarakan Munaslub, Kemenkum HAM yang mengesahkan kepengurusan yang sah (SK) sesuai selera chemestry kekuasaan, cenderung partai oposisi menjadi target dan korban operasi khusus tersebut," jelasnya.

Namun demikian, Pangi melihat bila Partai Demokrat telah berhasil lolos dari ancaman perpecah belahan partai yang coba dilakukan oleh berbagai pihak.

"Saya mencermati, bahwa Partai Demokrat selamat dan lolos dari operasi khusus mengambil paksa atau kudeta terhadap partai tersebut, yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan, kita tahu bahwa Partai Demokrat yang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan kekuasaan," jelasnya

"Paling tidak Partai Demokrat cukup mahir dan piawai mengendus dan mampu dengan cepat mengantisipasi upaya politik belah bambu menyasar partai tersebut, berhasil menggagalkannya, akibat operasi tersebut mengalami patahan di tengah jalan," tambahnya.

Oleh sebab itu, Pangi menambahkan, bila langkah Putra SBY selaku penerus trah kepemimpinan Partai Demokrat dinilai sangatlah wajar, ketika mempertahankan kepemimpinannya.

"Paling tidak ini bisa saja menjadi pembelajaran bagi yang melakukannya, ternyata candu kekuasaan mengambil alih pimpinan elite sentral partai dengan cara-cara inkonstitusional atau cara paksa bisa dihentikan, agar tidak menjadi candu kekuasaan. Wajar saya pikir Partai Demokrat membela diri, mempertahankan kekuasaan itu adalah seni berkuasa," tuturnya.

Terlebih, kata dia, politik belah bambu melalui Munaslub dengan pengesahan kepengurusan SK Kemenkum HAM dinilai lebih murah. Yang menjadi jalan pintas untuk peroleh posisi Ketua Umum partai, ketimbang mendirikan partai yang membutuhkan usaha, biaya, dan pengorbanan yang tak sedikit.

"Maka ada pikiran liar mengambil alih ketum partai dengan cara paksa melalui munaslub sangat menjanjikan ketimbang mendirikan partai baru dari fenomena dan bentangan emperisme selama ini," Tuturnya.

AHY Beberkan Isu Politik Pecah Bambu

Diketahui, AHY mengungkap upaya kudeta di partainya yang dilakukan oleh sejumlah pengurus dan mantan pengurus Demokrat. AHY juga mengungkap upaya itu melibatkan orang di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak lama berselang, Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief mengungkap orang tersebut adalah KSP Moeldoko.

Meski mengakui melakukan pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat, Moeldoko tak membantah atau mengakui ingin mengkudeta AHY dari kursi ketum.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya
Pengamat Ungkap Tantangan Besar AHY Wujudkan Visi-Misi Demokrat: Komitmen dan Kekuasaan

Pengamat Ungkap Tantangan Besar AHY Wujudkan Visi-Misi Demokrat: Komitmen dan Kekuasaan

Visi dan misi partainya untuk membawa Indonesia menjadi negara kuat

Baca Selengkapnya
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara

Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara

DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.

Baca Selengkapnya
Ganjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?

Ganjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?

Putusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya