Demokrat: Daripada gedung, baiknya KPK tingkatkan kinerja
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menanggapi dingin rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun gedung baru. Menurutnya, pembangunan yang berasal dari anggaran negara, merupakan cerminan dari kinerja.
"Jika memang gedung KPK ini kebutuhan untuk meningkatkan kinerja, itu ditunjukkan juga," kata Nurhayati kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (26/6).
KPK tidak harus menunggu menempati gedung baru, untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai lembaga pemberantasan korupsi, sudah seharusnya KPK meningkatkan kinerjanya dari dini.
"KPK kan tidak harus menunggu pembangunan gedung, tapi harus menunjukkan kinerjanya juga. Sehingga semua merasa bahwa itu penting," lanjut Nurhayati.
Terkait sikap anggota Komisi III terkait penolakan proyek gedung baru KPK, Nurhayati menilai itu sebagai bentuk komunikasi yang kurang intens.
Oleh sebab itu, Nurhayati menghimbau kepada KPK untuk lebih berusaha meningkatkan hubungan dengan para anggota Komisi III DPR.
"Tidak ada segala sesuatu tidak dapat diselesaikan," tegasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaPejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca Selengkapnya400 Personel Polisi Disiagakan saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK
Sebanyak 400 personel akan disiagakan saat sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan dan Dewas KPK hingga 20 Desember 2024
Jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca Selengkapnya