Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat: Daripada gedung, baiknya KPK tingkatkan kinerja

 Demokrat: Daripada gedung, baiknya KPK tingkatkan kinerja Gedung KPK. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menanggapi dingin rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun gedung baru. Menurutnya, pembangunan yang berasal dari anggaran negara, merupakan cerminan dari kinerja.

"Jika memang gedung KPK ini kebutuhan untuk meningkatkan kinerja, itu ditunjukkan juga," kata Nurhayati kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (26/6).

KPK tidak harus menunggu menempati gedung baru, untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai lembaga pemberantasan korupsi, sudah seharusnya KPK meningkatkan kinerjanya dari dini.

"KPK kan tidak harus menunggu pembangunan gedung, tapi harus menunjukkan kinerjanya juga. Sehingga semua merasa bahwa itu penting," lanjut Nurhayati.

Terkait sikap anggota Komisi III terkait penolakan proyek gedung baru KPK, Nurhayati menilai itu sebagai bentuk komunikasi yang kurang intens.

Oleh sebab itu, Nurhayati menghimbau kepada KPK untuk lebih berusaha meningkatkan hubungan dengan para anggota Komisi III DPR.

"Tidak ada segala sesuatu tidak dapat diselesaikan," tegasnya.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
400 Personel Polisi Disiagakan saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK

400 Personel Polisi Disiagakan saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK

Sebanyak 400 personel akan disiagakan saat sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan dan Dewas KPK hingga 20 Desember 2024

Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan dan Dewas KPK hingga 20 Desember 2024

Jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya