Demokrat dan PAN ngotot bahas Perppu MK, 3 fraksi tegas menolak

Merdeka.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu malam hari ini dibahas di DPR. Dari pemerintah, diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Amir Syamsudin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.

Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli selaku pimpinan rapat mengatakan, pemerintah diminta memberikan penjelasan urgensi dikeluarkannya Perppu MK tersebut.

"Kita minta keterangan kenapa pemerintah mengeluarkan Perppu," ujar Pieter di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Dalam rapat kerja ini, tiga fraksi menolak secara tegas, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Hanura.

"Kami berpikir Perppu ini antidemokrasi karena keputusan sepihak pemerintah, kami menolak," tegas Anggota Komisi III Fraksi Hanura Syarifudin Sudding.

"Kami menolak Perppu ini menjadi undang-undang," kata Desmond senada dengan Sudding.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan Sugianto Sabran menilai, saat ini tidak ada kegentingan di MK pasca-tertangkapnya Akil Mochtar.

"Sidang di MK masih berlanjut pasca Akil ditangkap, kami menolak Perppu ini," kata Sugianto.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat dan PAN yang mendukung Perppu MK itu. Menurut mereka, MK dalam kondisi kritis sedangkan wibawa MK sebagai lembaga hukum tertinggi harus tetap dijaga. Oleh karena itu diperlukan Perppu untuk menyelamatkannya.

Sedangkan Fraksi Golkar, PKB dan PPP lebih memilih diam. Ketiganya belum menentukan sikap apakah akan melanjutkan pembahasan atau menolaknya.